Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Minta Dalam Bangun Kawasan Keramasan Harus Miliki RTRW

BP/DUDY OSKANDAR
Hasbi Asidiki

Palembang, BP- Kota Palembang tengah menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW ) terkait kawasan pembangunan terpadu, Keramasan  di kota Palembang. Di Kawasan Keramasan tersebut pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemkot Palembang merencana akan membangun lokasi perkantoran terpadu.

“ Ini akan menjadi dokumen dua tahun kedepan 2022-2023 dalam dokumen memang mereka (Pemprov Sumsel)  akan membangun kawasan perkantoran terpadu di Keramasan, tetapi dalam membangun kawasan tersebut , kami memberikan catatan bahwa diwajibkan menunggu dari RTRW Pemkot Palembang dan peraturan yang berlaku, dan ini sudah disepakati pansus kemarin dan kita sudah melakukan  zoom metting dengan Kemendagri bahwa dalam aturan pemerintah daerah wajib mentaati aturan yang belaku,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel , Hasbi Asadiki, Minggu (24/10).

Baca:  Anita Noeringhati: Kesalahan Doni Bukan yang Harus Dibuktikan Secara Hukum

Politisi Partai Golkar mengingatkan dalam membangun satu kawasan atau wilayah  harus mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk RTRW Pemkot Palembang.

“Dokumen ini  namanya baru perencanaan  kalau misalnya  tidak bisa dilakukan menjadi kawasan perkantoran, kita pastikan  tidak akan bangun di daerah itu,” katanya.

Apalagi dia melihat RPJM ini dokumen dua tahun kedepan dengan kondisi makro ekonomi yang berubah, karena kondisi Covid-19 ini menurutnya pasti ada perubahan terhadap anggaran maupun kebijakan daerah.

Baca:  Bangunan di Sumsel Wajib Gunakan Ornamen Bercorak Sumsel

“ Hampir semua daerah melakukan perubahan RPJM ini, kaitan dengan beberapa hal yang menjadi singkronisasi kebijakan nasional maupun kebijakan daerah jadi dokumen ini arah dua tahun kedepan bagi Sumsel, “ katanya.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...