Ultimate magazine theme for WordPress.

APBD P Sumsel TA 2021 Selesai Dievaluasi Kemendagri  

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel  menggelar rapat evaluasi APBD Perubahan (P) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang banggar DPRD Sumsel, Jumat (22/10).(BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel  menggelar rapat evaluasi APBD Perubahan (P) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang banggar DPRD Sumsel, Jumat (22/10).

Dalam evaluasi Kemendagri tersebut APBD P Sumsel TA 2021 berjalan mulus dan dapat diterima Kemendagri.

“ Hasil evaluasi dari Kemendagri itu semua dapat dianggarkan  tidak ada yang menjadi perhatian khusus, hanya catatan-catatan  untuk terus diingatkan, mempedomani peraturan perundangan, itu saja isinya,” kata Ketua DPRD Sumsel  Hj RA Anita Noeringhati didampingi Pj Sekda Sumsel SA Supriono usai rapat.

Politisi Partai Golkar ini kembali menegaskan semua dapat dianggarkan.

“ Jadi artinya penyempurnaan untuk  anggaran-anggaran itu,” katanya.

Sedangkan untuk pembahasan rencana APBD Induk Sumsel TA 2022 , menurut Anita belum dibahas dan belum masuk ke DPRD Sumsel.

“ Belum ya,” katanya.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumsel Saksikan Penyerahan Mobil Bantuan PT Pusri Ke Al Ittifaqiyah

Untuk pembahasan rencana APBD Induk Sumsel TA 2022 menurutnya jadwalnya hari senin mendatang.

“ Hari ini mungkin itu sudah masuk,” katanya

Sebelumnya  Gubernur Herman Deru dalam Rapat Paripurna XXXVI (36) DPRD Sumsel dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Gubernur Sumsel terhadap perubahan KUA dan PPAS dan perubahan APBD tahun anggaran 2021, Selasa (21/9) menjelaskan berdasarkan nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS yang telah ditandatangani, maka Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 11.512.587.341.871,50 mengalami kenaikan sebesar Rp 681.081.328.178,51 atau 6,29 %, jika dibandingkan sebelum perubahan APBD sebesar Rp 10.831.506.013.693,00.

Adapun untuk pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD Sumsel tahun 2021 sebesar Rp 10.800.944.019.387,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 595.922.597.737,97 atau 5,84 % jika dibandingkan dengan pendapatan daerah sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 10.205.021.421.649,00.
Kemudian, untuk Belanja Daerah sebesar Rp 11.410.177.341.871,50 mengalami peningkatan sebesar Rp 681.081.328.178,51 atau 6,35 % jika dibandingkan dengan belanja daerah sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 10.729.096.013.693,00.

Baca Juga:  Daerah Jangan Hanya Mekar

Selanjutnya, untuk Pembiayaan Daerah, terbagi dua yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 711.643.322.484,53 mengalami peningkatan sebesar Rp 85.158.730.440,53 atau 13,59 % jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayan sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 626.484.592.044,00. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar Rp 102.410.000.000,00.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, nota keuangan perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 memuat penjelasan mengenai upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran jangka menengah secara bertahap selama tahun anggaran 2021 melalui RPJMD dan rencana operasional yang tertuang dalam dokumen perubahan KUA serta dokumen perubahan PPAS tahun anggaran 2021.

Baca Juga:  Enam Hibah Dialihkan ke APBD Sumsel 2022

Tujuannya adalah agar masyarakat luas mengetahui arah, kebijakan, strategis program dan kegiatan penyelenggaran pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel melalui bidang dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 adalah upaya Pemprov Sumsel dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai pedoman dan dasar acuan dalam menentukan arah, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perubahan KUA serta dokumen perubahan PPAS tahun anggaran 2021,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, rapat paripurna akan dilanjutkan pada Sabtu (25/9) dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...