Ultimate magazine theme for WordPress.

Perubahan Peraturan DPRD Sumsel No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Disetujui

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan DPRD Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel , Kamis (21/10).(BP/IST)

Palembang, BP- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan DPRD Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel , Kamis (21/10).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dihadiri Pj Sekda Sumsel  SA Supriono dan anggota DPRD Sumsel, kepala dinas dan OPD Sumsel  dan undangan.

Dalam penjelasannya Ketua Pansus Perubahan Peraturan DPRD Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel, H Nopianto Ssos MM mengatakan, perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel Ini berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta untuk memenuhi beberapa ketentuan yang belum cukup diatur dalam Tata Tertib sesuai situasi dan kondisi saat ini.

Baca Juga:  Raperda Pembentukan BUMD SPAM Regional di Setujui di Tambah Dalam  Program Pembentukan Perda Tahun 2021

 

Pansus Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel telah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat-rapat pada tanggal 11 sampai dengan 20  Oktober 2021.

 

Selain dihadiri anggota Panitia Khusus, juga dihadiri oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.

 

“Secara umum dapat kami laporkan bahwa Panitia Khusus melakukan perubahan Tata Tertib DPRD yaitu sebanyak 14 (empat belas) Pasal, 14 (empat belas) Ayat, 14 (empat belas) huruf dan 4 (empat) angka. Dengan 3 (tiga) tiga jenis perubahan yaitu penghapusan, penambahan dan perbaikan/penyesuaian kalimat atau redaksional,” katanya.

Penghapusan dilakukan terhadap kata, kalimat, pasal maupun ayat yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang diatur berulang maupun kesalahan penulisan sebelumnya.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumsel Ajak Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan

 

Semua ketentuan mengenai Rapat Paripurna Istimewa dihapus dan menggunakan istilah Rapat Paripurna tanpa ada kata istimewa. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tidak lagi menggunakan nomenklatur Rapat Paripurna Istimewa.

 

Penambahan dilakukan untuk mengakomodir ketentuan yang belum cukup diatur dalam tata tertib seperti ketentuan umum, mengakomodir rapat pansus yang sebelumnya tidak masuk dalam agenda pembicaraan tingkat I, penyebarluasan wawasan kebangsaan, kunjungan daerah pemilihan dalam rangka pengawasan terhadap hasil dari kegiatan reses, inventarisasi, evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap perda-perda, ketentuan ketukan palu sidang dan Jaring Asmara dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah.

 

Adapun perbaikan/penyesualan redaksional meliputi : Rancangan KUA-PPAS, didahulul dengan pembahasan oleh komisi – komisi dan OPD melalui rapat DPRD, laporan komisi-komisi kepada pimpinan Banggar bersama TAPD untuk disinkronisasikan, perbaikan istilah pemandangan umum Fraksi menjadi pandangan umum fraksi menyesuaikan Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 2 PP Nomor 12 Tahun 2018.

Baca Juga:  Pengesahan APBD P Sumsel TA 2021 Terancam, Realisasi 7 Item Hibah di Komisi I Tidak di Laksanakan

 

“Hal yang cukup substantif adalah perubahan pelaporan ke paripurna dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, sebelumnya oleh komisi dalam perubahan ini laporan oleh Badan Anggaran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang berbunyi, “Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah ” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan, dengan disetujuinya Laporan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan DPRD Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel dapat di jadikan peraturan DPRD Sumsel.

Dan dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan DPRD Sumsel yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi.#osk

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...