Ultimate magazine theme for WordPress.

Minimnya Keuangan Daerah, Banyak Pegawai Honorer Pemkot Palembang Belum Terdata BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang Ibkar Saloma, S.E, M.M saat ditemui seusai melakukan Audiensi dengan Harnojoyo di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (19/10). (BP/Ric)

Palembang, BP – Guna memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Wali Kota Harnojoyo melakukan Audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Dinasnya, Selasa (19/10).

Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi dan konfirmasi tentang Regulasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri terkait Penganggaran Non ASN.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang Ibkar Saloma, S.E, M.M yang ditemui sesuai melakukan Audiensi mengucapkan terimakasih Wali Kota Palembang yang sudah melindungi pegawai-pegawai honorernya atau P3Knya.

“Dalam pertemuan tadi beliau sangat fokus terhadap hal tersebut karena Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini sangat tinggi manfaatnya untuk pekerja-pekerja informal atau pekerja-pekerja lain di wilayah Kota Palembang,” ujarnya kepada Berita Pagi, Selasa (19/10).

Baca Juga:  Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Untuk Pelajar di Palembang Sudah 86 Persen

Ibkar mengungkapkan salah satu misi dari Kota Palembang adalah kesejahteraan untuk rakyatnya dan pengembangan ekonomi kreatif dan mikro di RT dan RW dan itu juga menjadi fokus beliau untuk adanya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, ia mengatakan bahwa sejauh ini ada Ada 4173 pegawai non ASN di Pemkot yang belum mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sudah masuk dalam data.

Baca Juga:  Seluruh Pegawai Non ASN dan PHL Pemkot Palembang akan Diikutsertakan BPJamsostek

“Tadi beliau minta dilakukan pendataan lagi sehingga beliau tahu berapa memang yang belum masuk atau beberapa yang belum terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.

Sementara itu, Ibkar mengatakan dorongan dari Pemkot menuturkan saat ini masih melihat penggarannya dan pendataannya baru akan diminta ke BPKAD berapa jumlahnya dan berapa kira-kira yang akan diikutsertakan misalnya untuk RT dan RW masih akan dibuat peraturan Wali Kota untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk RT dan RWnya serta seluruh pekerja di sektor informal untuk ikut serta dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Lima RS di Palembang Terima Bantuan 5 Oksigen Konsentrator dari GoTo Indonesia

Terkait masih adanya pegawai honorer di wilayah Pemkot Palembang yang belum terdata BPJS Ketenagakerjaan, ia mengatakan hal diakibatkan keuangan daerah yang masih minim.

“Kalo untuk yang honorer itu karena keuangan daerah masih minim dan belum cukup sehingga masih dicarikan solusinya karena memang manfaatnya sangat besar. Konsen beliau terhadap jaminan sosial sehingga ini akan dilakukan pendataan lagi dilihat dari keuangan daerah sendiri. Kita juga tidak bisa memungkiri keuangan daerah berpengaruh besar terhadap Covid-19 ini,” tandasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...