Ultimate magazine theme for WordPress.

Pemerintah Daerah Akan Legalkan Tambang Rakyat, Walhi Sumsel: “Kebijakan Yang Keliru”

BP/DUDY OSKANDAR
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M. Hairul Sobri (tengah) 

Palembang, BP- Tambang Ilegal adalah dampak dari ketimpangan penguasaan lahan Dalam catatan  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel)  dalam kurun waktu September-Oktober ini sudah ada tiga ledakan sumur minyak rakyat yang terjadi.

Ledakan pertama terjadi pada Kamis 9 September 2021 yang menyebabkan tiga warga setempat meninggal dunia. kejadian kedua terjadi pada Selasa 5 Oktober 2021, dan yang baru-baru ini peristiwa Senin (11/10).

Sumur minyak tua rakyat di Desa Kaban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), terjadi ledakan lagi.

Atas kejadian tersebut pemerintahan Sumatera Selatan dan kabupaten Muba akan berencana melegalkan tambang rakyat.

Baca Juga:  Walhi Sumsel Nilai Penangkapan Munarman Suatu Bentuk Pelanggaran  HAM

“Hal tersebut menurut kami adalah kebijakan yang keliru karena kebijakan tersebut tidak menjawab substansi masalah banyaknya tambang rakyat,” kata Direktur Eksekutif Walhi Provinsi Sumsel M Khairul Sobri, Jumat (15/10).

Berdasarkan hasil investigasi mendalam Walhi Sumsel terhadap tambang rakyat adalah persoalan ekonomi yang disebabkan masyarakat sudah kehilangan sumber produksi lahan pertanian dan perkebunan akibat ketimpangan penguasaan lahan.

“Ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi sudah berada dalam tahap puncak peminggiran rakyat atas peri-kehidupan. Penguasaan ruang sumber penghidupan bagi masyarakat telah dikuasai oleh korporasi mencapai 80%,” katanya.

Angka ini menurutnya belum termasuk penghancuran wilayah kelola rakyat melalui pemutihan tata ruang untuk industri ekstraktif (Tambang, Perkebunan dan HTI) terlebih lagi pendekatan ekonomi melalui ekstraksi sumber daya alam dan industri ekstraktif terus meningkatkan kapasitas produksinya seiring meningkatnya laju konsumsi industri di pasar.

Baca Juga:  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wajib Bagi Pembangunan Suatu Wilayah

“Belum lagi persoalan konflik tenurial penguasaan lahan antara wilayah kelola rakyat dengan penguasaan izin industri ekstraktif, kemudian berdampak pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang berdampak pada ekonomi, sosial dan budaya masyarakat,” katanya.

Salah satunya dampak serius yang terjadi adalah perubahan terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan. Mereka yang awalnya memiliki pengetahuan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan beralih bekerja di sektor pertambangan menjadi buruh dan menciptakan tambang ilegal.

Baca Juga:  “Mewujudkan Tata Ruang Yang Adil Dan Berkelanjutan di Lebak Rawang”

“Seharusnya negara memperluas wilayah kelola rakyat agar negara mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat yang telah hilang untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi disaat Pandemi Covid 19 ini negara tidak dapat menjamin ketahanan pangan untuk rakyat akibat ketimpangan penguasaan lahan oleh korporasi tambang dan industri ekstraktif lainnya,” katanya.#osk

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...