Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Prostitusi Masih Menjamur Pemerintah Harus Tegas

Sala satu kawaasan di kota palembang yang tampak remang-remang. (BP)

Palembang, BP- Seolah tak lekang oleh zaman, prostitusi masih tetap menjamur di Palembang walau dalam keadaan pandemi sekalipun. Padahal jelas, Kota Palembang di bawah kepemimpinan Harnojoyo dengan visi misi Palembang Emas Darussalam 2023.

Pantauan tim Berita Pagi, beberapa kawasan disinyalir menjadi tempat mangkalnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) seperti jalan Diponegoro dan jalan Dr Wahidin. Belum lagi jika masuk kawasan  Permai eks pusat perbelanjaan yang sudah tutup di malam hari, berjejer pula beberapa panti pijat yang menurut informasi ada disalahgunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. Termasuk kawasan eks lokalisasi yang sampai sekarang masih beroperasi walau sudah jelas ditutup secara resmi beberapa tahun silam.

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedi meminta pemerintah untuk

Baca:  Wali Kota Palembang Harnojoyo Berencana Pindahkan Pedestarian Sudirman Ke Pinggiran Sungai

tegas membasmi penyakit masyarakat tersebut. Menurutnya harus ada solusi konkrit dari dinas terkait agar para PSK dapat beralih profesi.

“Ini harus menjadi perhatian, mereka ditutup dan diberi satu tempat dengan pelatihan keterampilan. Karena pada prinsipnya mereka mau bertobat serta ingin kembali hidup normal dengan keluarga masing-masing. Namun karena tidak adanya ketrampilan dan permodalan yang cukup sehingga mereka tetap menjalani profesinya tersebut,” ujar Rizal Kenedi, Selasa (5/10).

Baca:  Sinergi Bangkitkan UMKM, BI Sumsel Gelar Semarak UMKM (Seru) Sriwijaya 2021

Senada, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati tegas meminta pemerintah untuk menutup semua tempat yang dijadikan ajang prostitusi. Pihaknya miris apalagi menyaksikan bagaimana pada masa pandemi Covid-19 sekarang masih banyak pengunjung tempat maksiat tersebut.

“Ini harus ditutup segera. Ketegasan dari Pemerintah sangat diperlukan,” ujar Anita yang juga politisi Partai Golkar ini.

Menanggapi desakan wakil rakyat ini, Kepala Satpol PP Sumsel Aris Munandar mengatakan jika penanganan kawasan prostitusi harus dilakukan komperhenshif dan lintas instansi. “Ketika dibersihkan harus disertai langkah pembinaan. Kita melakukan razia tapi instansi lain harus sinergis melakukan upaya sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Baca:  Sengketa Masih Bergulir, Pemkot Tetap Berencana Bangun Islamic Center di Pulau Kemaro

“Kemudian terkait lahan yang katanya milik Pemprov di kawasan eks lokalisasi tersebut, tapi di lapangan sepertinya banyak yang mempunyai  sertifikat. Jadi tidak hanya Satpol PP saja, harus mengikutsertakan instansi lainnya,” tambah Aris Munandar lagi.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Palembang Heri Aprian mengungkapkan jika menertibkan kawasan eks lokalisasi merupaka kewenangan Pemerintah Provinsi Sumsel. Pihaknya hanya memback up jika ada razia dan penertiban. #tim

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...