Ultimate magazine theme for WordPress.

Minimnya Literasi Keagamaan, Prostitusi di Kota Palembang Kian Menjamur

Pengamat Sosial Politik dan Akademisi UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Ahmad Syukri, S.Ip., M.Si. (BP/IST)

Palembang, BP – Praktek prostitusi di Kota Palembang masih menjadi permasalahan pemerintah setempat yang harus dibenahi.

Penyakit masyarakat satu ini terkadang menjelma secara terselubung di lokasi-lokasi seperti panti pijat ataupun cafe remang-remang, bahkan tidak hanya secara langsung namun juga dilakukan secara online atau daring.

Pengamat Sosial Politik, Dr. Ahmad Syukri, S.Ip., M.Si menjelaskan dalam sistem hukum di Indonesia, prostitusi termasuk sebuah kejahatan, dan dalam sistem sosial dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Sementara dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma sosial dan agama, dan kegiatan yang tidak patut.

Baca:  Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Untuk Pelajar di Palembang Sudah 86 Persen

“Kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan harkat martabat manusia,” ujarnya kepada Berita Pagi, Rabu (6/9).

Akademi UIN Raden Fatah Palembang ini juga menyoroti perihal maraknya kasus prostitusi , tidak terkecuali di Kota Palembang sebagai salah kota metropolitan di Indonesia dengan segala hiruk pikuknya. Pada beberapa dekade sebelum ini, ia menungkapkan kebijakan lokalisasi diambil pemerintah untuk menanggulangi prostitusi agar terlokalisir pada satu lokasi.

Baca:  Akhir Tahun, Pemkot Palembang Akan Bangun Insenerator di Keramasan

“Namun kebijakan tersebut justru dipandang mendukung aksi prostitusi itu sendiri,” kata dia.

Selain itu, Syukri mengatakan tidak semua pelaku prostitusi terjerumus atau menjerumuskan diri dalam lingkaran setan prostitusi, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, namun juga dilatarbelakangi oleh faktor keluarga yang rusak dan faktor tuntutan gaya hidup dan faktor minimnya literasi keagamaan.

“Ketidaktahuan dan literasi mengenai norma keagamaan dan norma kesusilaan, belum menyentuh pada esensi dasar beragama yang humanis, hanya terbatas pada pesan pesan dogmatis yang minim pemahaman,” jelasnya.

Baca:  Pemkot Palembang Terus Upayakan Program UHC Melalui BPJS dan KIS

Ia menuturkan dibutuhkan sinergi berbagai unsur Tata Kepemerintahan yang baik, baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun pihak pemodal untuk memberantas praktek prostitusi di Palembang.

“Isu prostitusi ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan sosial multidimensional, jadi solusi yang ditawarkan juga harus melibatkan banyak unsur sosial kemasyarakatan yang sinergis, bukan hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat, atau pemuka agama saja,” pungkasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...