Ultimate magazine theme for WordPress.

Kisah Prostitusi Zaman Hindia Belanda

Ilustrasi. (BP)

Dudi Oskandar – Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan

Palembang, BP – Prostitusi di Hindia Belanda khususnya di wilayah Jawa dan Sumatra banyak diberitakan di surat kabar di Hindia Belanda. Prostitusi tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya industrialisasi yang dilakukan kolonial terutama di beberapa wilayah Jawa dan Sumatra”.

Problematika prostitusi di Indonesia sudah ada lama sejak zaman Hindia Belanda. Perempuan dianggap sebagai barang dagangan, dan sistem pemerintahan pada saat itu telah membentuk landasan bagi perkembangan industri seks yang ada sekarang.

Sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilakukan kaum kolonial sangat nampak untuk memenuhi kebutuhan pemuas seks masyarakat Eropa, dalam hal ini Belanda.

Umumnya aktivitas pelacuran berkembang di daerah-daerah pelabuhan hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Seks dijadikan isu utama para imigran yang akan datang di Indonesia termasuk para serdadu dan opsir Belanda, para pedagang dan para utusan duta besar yang datang ke Indonesia.

Lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat pribumi. Banyaknya lelaki bujangan yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia, telah mengakibatkan permintaan pelayanan seks meningkat.

Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapat imbalan materi dari para sinyo-sinyo Belanda.

Tapi bagi masyarakat Palembang, walaupun memiliki kedekatan dengan Jawa di masa lampau, tetapi Islam juga begitu kuat mengakar, di Palembang sehingga mereka menentang prostitusi di Sumatra (“Sumatra’s Moraal toestanden daar gunstiger dan op Java?” dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 9 Januari 1937).

Prostitusi yang berkembang di Hindia Belanda, khususnya wilayah Jawa, dan Sumatra memiliki sejarah panjang.

Prostitusi di Hindia Belanda khususnya di wilayah Jawa dan Sumatra

banyak diberitakan di surat kabar di Hindia Belanda. Prostitusi tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya.

Kedatangan pegawai VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) di Nusantara sekitar tahun 1600-an menjadi awal dimulainya pergundikan dan munculnya para Nyai pada masa penjajahan. Bermula dari dipekerjakannya para perempuan pribumi untuk mengurus rumah tangga para pegawai kulit putih, yang lambat laun tidak hanya berkutat pada urusan dapur, namun juga menemani majikannya tidur.

Sementara itu pejabat kolonial Belanda di Palembang juga berusaha membersihkan citra orang-orang Belanda dari prostitusi.

Di tahun 1906, Asisten Residen Palembang van Mark melaporkan kehidupan seksual seorang perempuan muda 24 tahun bernama Henriette Anderson alias Nona Jet.

Menurut catatan Asisten Residen, dulunya Nona Jet datang ke Plaju dan tinggal seatap dengan Sersan Nachtzijl. Mereka hidup di sebuah tangsi militer di Plaju, seberang kota Palembang. Suatu hari, Sersan itu berniat untuk menikahi Nona Jet, namun Nona Jet menolak dan minggat dari tangsi. Kemudian dia tinggal di Perkebunan Karang Ringin, Musi Ilir.

Nona Jet tinggal di Jalan Sayangan, di kawasan 16 Ilir Palembang. Dia sudah memulai hidup cabul.

Dan lebih buruk setelah Nachtzijl pergi ke Eropa, laporan Asisten Residen Van Mark kepada Residen Palembang pada 27 Juni 1906. Mark dan beberapa orang lainnya menilai Nona Jet melakukan prostitusi terselubung. Banyak laki-laki pernah menginap di rumahnya. Sang Nona pernah juga jadi perempuan simpanan seorang Tionghoa kaya di sekitar Palembang.

Baca:  Pemkot Minta Nakes di Puskesmas Bertanggung Jawab dengan Tugasnya

Suatu kali, Asisten Residen Palembang, Van Mark, memberi surat perintah pada Jet untuk memeriksakan diri ke dokter militer. Dia juga diberi uang untuk berobat ke Jakarta agar menjauhi Palembang. Nona Jet rupanya tersinggung dan tidak terima seolah dirinya dituduh sebagai pelacur. Maka, ia pun mengirim surat keberatannya kepada Residen Palembang.

Di Sumatera Selatan sendiri, timbul gerakan serikat pemuda (Perkoempoelan Pembasmi Perdagangan Perempoean dan Anak-Anak) yang yang mengecam perbuatan asusila tersebut.

Pada tanggal 17-19 April 1940 Perkoempoelan Pembasmi Perdagangan Perempoean dan Anak-Anak menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda agar dibentuk suatu peraturan prostitusi yang harus dijalankan dengan benar dan peraturan tersebut harus selalu diperbaiki, hingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas menurunnya moral penduduk di Sumatera. Selain itu, Polisi Hindia Belanda tidak banyak mengambil tindakan inisiatif untuk melindungi masyarakat dari tindak asusila. Pada kenyataannya tindakan prostitusi dan eksploitasi wanita yang ada di Sumatra dipelopori oleh orang-orang Barat.

Hampir tidak ada keterlibatan orang-orang Sumatra dalam bisnis prostitusi dan perdagangan wanita di sana. Selain itu, wanita (budak prostitusi) di pusat-pusat populasi di Sumatera hampir tidak ada yang berasal dari Aceh, Batak, Minangkabau, ataupun Palembang. Para wanita tersebut sebagian besar berasal dari Jawa.

Masyarakat Sumatra sangat teguh memegang adat, agama dan mereka menentang bentuk prostitusi. Masyarakat Sumatra teguh mempertahankan dan mengimplementasikan adatregels (peraturan adat) secara penuh untuk mengatur perilaku sosial.

Selain itu, dalam tataran keluarga tak henti-hentinya pendidikan yang ketat terkait moralitas publik diberikan dengan baik. Masyarakat Aceh, Batak, Minangkabau, Palembang, juga jauh lebih memegang norma agama dan moral sehingga mereka bisa resisten terhadap prostitusi yang berkembang di Sumatra (“Sumatra’s Moraal toestanden daar gunstiger dan op Java?” dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 9 Januari 1937).

Maraknya  prostitusi dan perdagangan wanita di Hindia Belanda, khususnya di Jawa menyebabkan banyaknya reaksi keras dari masyarakat. Protes keras dan tindakan nyata untuk mereduksi dampak sosial bisnis prostitusi dan perdagangan wanita di Jawa sebenarnya banyak dilakukan terutama oleh organisasi pergerakan nasional.

Contohnya seperti yang dilakukan Boedi Utomo. Pada tahun 1919, Organisasi Budi Oetomo wilayah Surabaya mengecam tingginya tingkat prostitusi dan perdagangan wanita dengan melayangkan aspirasi melalui Volksraad (Dewan Rakyat).

Boedi Utomo menuntut Volksraad untuk mengeluarkan kebijakan larangan kontrak opium di Jawa dan juga monopoli opium, serta melakukan sensus terhadap pelacur dan melarangnya tinggal di desa-desa (“Algemeen Nieuws: Werk voor den Volksraad” dalam Bataviaasch Nieuwsblad 21 April 1918).

Protes mengenai prostitusi juga terdengar saat kongres Sarekat Islam diadakan di Malang tahun 1928. Prostitusi dalam Islam dianggap merendahkan derajat kaum perempuan, dan tindakan yang menyalahi syariat.

Dampak prostitusi terlihat dari tingginya tingkat perceraian. Menurut tokoh Serikat Islam (SI), Agus Salim, prostitusi dan beberapa tindak kejahatan lainnya sengaja dilindungi pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya. Dalam kongres tersebut juga dibahas mengenai solusi atas merebaknya prostitusi dan perdagangan wanita.

S.I. mengimbau masyarakat harus disadarkan akan bahaya prostitusi dengan cara yang baik. Introspeksi diri dengan lebih mengimani ajaran agama merupakan solusi utama. Tindakan manipulasi politik untuk melindungi bisnis prostitusi dan perdagangan wanita juga dianggap tindakan tidak bermoral dan lebih rendah dari para konsumen bisnis prostitusi tersebut (“Wat Gisteren in de Krant stond!” dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 4 Februari 1928).

Reaksi keras juga datang dari Djajadiningrat dalam komite yang yang diadakan di Jenewa, di mana ia menyatakan bahwa Hindia Belanda sedang memerangi perdagangan perempuan (“Nederland, De Volkenbond en Nederlandsch-Indie”, dalam De Indische 110 Patrawidya, Vol. 17, No. 2, Agustus 2016 Courant, 13 September 1929).

Baca:  Pemkot Palembang Minta Perumas Segera Revitalisasi Rusun 24-26 Ilir

Sementara itu, Pemerintah Hindia Belanda berdiri di dua kaki, dalam hal ini terdapat ambivalensi sikap. Di satu sisi mendukung prostitusi, di sisi lain merespon tekanan dari beberapa lapisan masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan menekan prevalensi penyakit menular seksual dengan memberlakukan peraturan tentang larangan prostitusi, sementara sikap ambivalensinya terlihat pada penarikan pajak terhadap prostitusi dan melindungi prostitusi.

Padahal secara jelas bahwa prostitusi memberikan dampak negatif yang cukup besar. Dari waktu ke waktu masalah prostitusi di tempat–tempat industri (terutama daerah pertambangan) di Sumatera menjadi perhatian masyarakat adat.

Berangkat dari reaksi keras yang diutarakan Djajadiningrat dalam pidatonya berbahasa Perancis melalui komite yang yang diadakan di Jenewa, tentang memerangi perdagangan perempuan (“Nederland, De Volkenbond en Nederlandsch-Indie”, dalam De Indische Courant, 13 September 1929).

Permasalahan prostitusi dan perdagangan wanita tersebut kemudian diusung dalam konferensi yang diadakan Bandung pada tahun 1937. Pada konferensi tersebut diutarakan mengenai rencana untuk meminimalisir prostitusi dan perdagangan perempuan secara efektif di Timur Tengah dan Timur Jauh (Asia, termasuk Hindia Belanda).

Tema yang diusung konferensi tersebut sudah lebih rinci dibandingkan tema konferensi sejenis di Jawa.

Pemerintah terutama pusat (Belanda) diimbau untuk memerangi perdagangan perempuan secara langsung. Pemerintah Hindia Belanda juga diimbau untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dan pertukaran yang lebih komprehensif mengenai informasi perdagangan wanita untuk mencegah praktik-praktik yang lebih meluas.

Konferensi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antara 111 Prostitusi dan Perdagangan Wanita : Praktik Eksploitasi Wanita di Jawa dan Sumatra, (Indra Fibiona) pemerintah pusat dan organisasi swasta yang memerangi perdagangan perempuan. Perwakilan dari organisasi-organisasi swasta juga akan diundang untuk berpartisipasi dalam konferensi, mereka diundang dalam kapasitas sebagai penasihat.

Topik diskusi lainnya dalam konferensi ini yaitu usaha peningkatan kontrol serta pengawasan terhadap emigrasi perempuan, karena banyak perempuan yang tergoda dengan prospek pekerjaan yang layak di wilayah lainnya. Wanita tersebut sebagian besar tertipu dengan harapan-harapan palsu, dan menjadi korban perdagangan wanita, sehingga terjun di dunia prostitusi.

Kebijakan Pemberantas Prostitusi Di Hindia Belanda

Pada tanggal 15 Juli 1852, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat keputusan mengenai peraturan penanganan prostitusi.

Disebutkan bahwa ditetapkan keuangan dari kas Hindia Belanda sebesar F. 20.000 untuk menangulangi pemberantasan terhadap penyakit Siphilis.

Surat Keputusan ini juga menetapkan mengenai peraturan penangulangan penybaran prostitusi (Bt. 15 Juli 1852 N0.I.).

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Belanda dengan dikeluarkan peraturan dan perundang-undangan hukum tidak pernah berhasil memberantas prostitusi.

Baca:  Ratusan PKL Pasar Kalangan Bawah Jembatan Musi II Palembang Ditertibkan

Dari semua usaha itu yang tetap ada sampai sekarang adalah pengawasan kesehatan, pencegahan menularnya penyakit kelamin, melalui selebaran koran-koran, televisi, radio.

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa prostitusi sulit diberantas? Pertanyaan tersebut pasti akan selalu muncul dalam benak kita, karena permasalahan prostitusi sangat kompleks.

Banyak hal yang menjadi alasan mengapa wanita melakukan prostitusi dan biasanya selalu dengan alasan klasik, seperti masalah ekonomi, ditinggal suami tanpa diberi nafkah, sakit hati karena ternoda oleh mantan pacar, bahkan yang lebih parah karena hobby.

Namun yang pasti prostitusi tidak akan muncul, tidak akan berkembang dan marak jika tidak ada lelaki hidung belang yang datang ke tempat-tempat pelacuran.

Sebab lain mengapa prostitusi sulit sekali dimusnahkan adalah tempat-tempat pelacuran biasanya didukung oleh oknum tertentu yang mempunyai “power” bahkan oknum inilah yang biasanya mengusahakan pelacur-pelacur muda baik dari dalm maupun dari luar negeri hal ini pun bukan hanya terjadi masa penjajahan Belanda sampai detik ini pun bisa jadi seperti itu.

Pemerintahan Hindia Belanda memang tidak menutup mata melihat maraknya praktik prostitusi, karena sebagian besar yang terkena penyakit kelamin adalah para serdadu Belanda.

Hal ini membuktikan bahwa lelaki hidung belang yang menggunakan jasa seks pada masa Kolonial Belanda adalah orang Belanda sendiri.

Hal ini bisa ditemukan pada Arsip Bt. 10 Agustus 1891 No. 4; Burgelijk Geneeskundige Dienst van 260 tanggal 8 April 1891, data mulai tahun 1870-1890, Dinas Kesehatan Hindia Belanda menerangkan bahwa pada tahun 1870 tercatat 575 serdadu Belanda menderita Siphilis dan 5105 serdadu Belanda terkena Morbi Veneris.

Hingga tahun 1882 jumlah penderita penyakit kelamin dari pihak serdadu Belanda semakin meningkat penyakit Siphilis menjadi 1290 orang. Sedangkan Morbi Veneris pada tahun 1887 berjumlah 10108 orang.

Usaha para pegawai kesehatan Kolonial Belanda tidak sia-sia para ahli dan dokter telah menemukan obat untuk penyait Siphilis dan Gonnorhoe.

Pengawasan tentang praktik prostitusi akhirnya dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Memory van Toelichting tanggal 1 Januari 1873.

Harapan pemerintahan Kolonial Belanda adalah adanya tanggungjawab pengawasan terhadap tempat prostitusi, sebagai upaya agar setiap lingkungan pemukiman memantau dan membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivasi prostitusi setempat. Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda tanggal 3 September 1900 No. 11451 mengeluarkan resolusi yang berisi usulan penanggulangan para penderita penyakit kelamin akibat merebaknya prostitusi.

Hal ini juga bisa dilihat dalam naskah Kl. 8 September 1900 No. 206652 Mgs 31 Januari 1901 No. 283;Bt. 13 Agustus 1912 No. 12 tentang penyebaran penyakit kelamin dan penanggulangannya. ***

Sumber:

  1. Indra Fibiona Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta Jln. Brigjen Katamso 139 Yogyakarta indrafibiona@yahoo.com, Prostitusi dan perdagangan wanita; Praktik Eksploitasi wanita di Jawa dan Sumatera Abad XIX dan Awal Abad XX
    2. https://beritapagi.co.id/2018/08/29/skandal-asusila-orang-belanda-di-palembang.html
    3. https://tirto.id/skandal-asusila-orang-belanda-di-zaman-kolonial-b5yw
    4. Wahyu Iryana, Pemberantasan Prostitusi Zaman Belanda, Tribun Jabar, Kamis 15 September 2013
    5. Reggie Baay, “Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, Komunitas Bambu, 2010
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...