Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-24

Komisi V DPRD Sumsel Sebut KONI Sumsel Tanpa Target di PON Papua

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel)  mengakui seluruh anggaran mitra kerja mereka berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, dampak dari pandemi Covid-19. Berkurangnya anggaran ini dikhawatirkan akan mengganggu target dan program dari organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya mitra kerja mereka.

 

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, menyebut, akibat dari anggaran yang minim, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel, tidak memiliki target khusus di PON Papua yang saat ini sedang berlangsung.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Serap Aspirasi Masyarakat Palembang

 

Dikatakan Syaiful, total KONI Sumsel mengajukan anggaran sebesar Rp 95 miliar, namun yang disetujui sebesar total Rp 37,5 miliar, dengan rincian 12,5 miliar di anggarkan di APBD induk dan Rp 25 miliar di APBD Perubahan Sumsel.

 

Syaiful membandingkan, pada PON tahun 2016 dengan anggaran total Rp 40 miliar yang dialokasikan ke KONI, Sumsel menduduki peringkat ke 21. Saat ini, dengan anggaran yang lebih sedikit, Syaiful mengatakan, KONI Sumsel tidak memasang target khusus.

Baca:  Pemprov Sumsel Tunda Dana  Dua Proyek Fisik

 

“Kami bertanya dengan posisi saat ini, targetnya prestasi bagaimana, sebagai perbandingan alokasi untuk KONI tahun 2016 sebesar Rp 40 miliar, saat itu kita di posisi 20 besaran, sekarang dengan anggaran yang diberikan, mereka (KONI) tidak berani memasang target, karena (anggaran) yang jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, namun kita berharap anggaran ini dimaksimalkan dan kita juga harapkan pembinaan atlet kedepan lebih dimaksimalkan lagi,” katanya, Senin (27/9).

Baca:  Silpa APBD Sumsel TA 2020 Capai Rp40,4 M

Syaiful menjelaskan, berkurangnya alokasi anggaran ke OPD-OPD dan mitra kerja komisi V lainnya, sebagai akibat dari adanya recofusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19 dan turunnya dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

 

“Ya, dampak dari adanya pandemi, berakibat dilakukan  recofusing anggaran. Selain itu, DAK dan DAU dari Pusat juga turun, yang berimbas ke seluruh mitra kerja,” kata politisi PKS.#osk

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...