Ultimate magazine theme for WordPress.

Fraksi PKS DPRD Sumsel Pertanyakan Dugaan Hibah ke Instansi Vertikal

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha  (BP/IST)

Palembang, BP- Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha mempertanyakan , adanya dugaan pemberian  hibah secara terus menerus  oleh Pemprov Sumsel baik kepada instansi vertikal  maupun BUMD dan atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dimana hal ini harus jadi perhatian kita bersama.

“ Sebab pemberian hibah ditujukan untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat,” katanya dalam Rapat Paripurna XXXVII (37) DPRD Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel TA 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (25/9)

Baca:  DPRD Sumsel Pertanyakan Belum Jelasnya Kepala Daerah Definitip di Muara Enim

Kondisi ini menurutnya penting di cermati agar dapat meminimalisir dan menepis anggapan adanya  unsur konflik kepentingan atas usulan program dan kegiatan  yang jumlah total anggarannya  diperuntukkan untuk kegiatan setiap tahunnya.

“ Kami Fraksi PKS perlu kiranya mengetahui  apakah memberian hibah oleh Pemprov Sumsel  kepada instansi vertikal dan BUMD  atau badan dan lembaga  serta organisasi kemasyarakatan  berbadan hukum tersebut telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,”katanya sembari mempertanyakan apakah pemberian hibah kepada organisasi keagamaan seperti hibah masjid dan mushola apakah diperbolehkan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Baca:  Semenjak Pandemi Covid-19 Jumlah Penduduk Miskin  di Sumsel  Bertambah

Dia menghimbau proses pemberian hibah dengan proses tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara dan berujung kepada permasalahan hukum.#osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...