Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Minta Kinerja Kepala Kesbangpol Sumsel Dievaluasi

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Sumsel M  Oktaviansah (BP/IST)

Palembang, BP- Juru bicara Fraksi PKB DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) M  Oktaviansah menilai  kinerja OPD  Badan Kesbangpol  Sumsel sangatlah tidak mumpuni dalam merealisasikan APBD khususnya dana hibah.

Hal ini menurutnya terlihat dari  7 dana hibah  yang ada di Kesbangpol  hanya satu dana hibah saja yang terealialisasi yaitu dana hibah kepada partai politik (Parpol).

“ Itupun melalui proses yang sangat panjang dan dilakukan rapat berulang kali di Komisi I bersama OPD  Kesbangpol bersama  TAPD, sehingga dapat di realisasikan  meskipun dengan keterpaksaan  dan dengan berbagai alasan yang selalu berubah-ubah,” katanya dalam Rapat Paripurna XXXVII (37) DPRD Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel TA 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (25/9)

Oleh karena itu menurutnya Fraksi PKB mengusulkan kepada Gubernur Sumsel  untuk dapat melakukan evaluasi  atas kinerja Kepala Kesbangpol Sumsel dan jajaran terkait agar kedepan pengelolaan keuangan  sesuai dengan peruntukannya yang telah di sepakati dalam APBD.

Baca:  DPRD Sumsel Akui Wisma Atlet Belum di Fungsikan Tampung Pasien Covid-19

“ Berdasarkan hasil konsultasi  di Depdagri  dengan Direktur Direktorat Perencanaan  Keuangan Daerah menjelaskan terhadap hibah  dari APBD tahun 2021 yang belum lengkap persyaratan dan verifikasi agar  segera dapat di lengkapi di APBD perubahan,” katanya.

Hal senada dikemukakan Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Abusari mengaku, prihatin dengan kinerja Pemprov Sumsel atau OPD terkait  terutama Kesbangpol Sumsel dalam mengatasi permasalahan hibah.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Nilai PPKM Bertujuan Bukan Membatasi Masyarakat Tapi Memang Sangat Dilematis

“ Dari 7 hibah Kesbangpol  hanya hibah Partai Politik yang terealisasi sedangkan enam lembaga lainnya KPU Sumsel, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP),  ICD Sumsel Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI)) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) belum terealisasi, untuk itu kami mendesak Pemprov Sumsel  atau OPD terkait agar merealisasikan  hibah tersebut,” katanya.

Selain itu pihaknya mendesak Gubernur mengevaluasi kinerja oknum pimpinan  OPD terkait.#osk

Baca:  Elpiji 3 Kg Langka di Sumsel, Komisi IV DPRD Sumsel Prihatin

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...