Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-24

Sengketa Pulau Kemaro Antara Zuriat Kiai Merogan dan Pemkot Palembang, Ini Tanggapan Kakanwil BPN Sumsel

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs. Pelopor M Eng, Sc (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Sengketa Pulau Kemaro antara Zuriat Kiai Merogan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berlanjut. Pemkot Palembang berencana akan menjadikan Pulau Kemaro sebagai prioritas pengembangan destinasi wisata namun disini lain sejarah Pulau Kemaro yang merupakan Benteng Pertahanan dari Kesultanan Palembang Darussalam di masa lalu tidak diangkat oleh pihak Pemkot Palembang.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs. Pelopor M Eng, Sc melihat konflik Pulau Kemaro untuk sekarang  DPRD Provinsi , Pemerintah Kota sudah mulai melakukan pendekatan .

Baca:  GTRA di Kabupaten Kota dan Provinsi Sumsel Dikukuhkan

“ Saya pikir pendekatan win-win itu akan menyelesikan persoalan di Pulau Kemaro, karena  kelihatannya ini maksudnya sama tapi dibahasakan dengan bahasa yang berbeda,” katanya usai peringatan  Hari Ulang Tahun (HUT) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-61   yang dipusatkan di halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Jalan   Pom IX Palembang, Jum’at (24/9)

Menurutnya tujuannya untuk memakmurkan  Pulau Kemaro itu  dengan aktivitas yang ada di sana.

Baca:  GTRA di Kabupaten Kota dan Provinsi Sumsel Dikukuhkan

“ Kebetulan mungkin Pemda  punya program-program tertentu yang ini sehingga selama ini seakan-akan ini ada proses pengambilalihan  dan sebagainya , nah mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan dan kebijakan yang sudah , saya lihat pembicaraan kemarin di DPRD Provinsi dan Pemerintah Kota  sudah mengarah kepada , ya  udah mari kita inclusif aja dalam proses ini,” katanya.

Baca:  KRASS Minta Dipercepat Pembentukan GTRA di Kabupaten Kota

Dan proses kedepan menurutnya dalam kebijakan pihaknya untuk  kebijakan agraria  nasional dalam reforma agraria bagaimana setiap jengkal tanah , setiap objek tanah  secara inclusif  dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“ Apa yang kita lakukan untuk rakyat, kita membangun ini , kita membangun itu untuk  rakyat, “ katanya.#osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...