Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Rizal Kenedy Minta OPD Tidak Diwakili Saat Pembahasan Anggaran

Rizal Kenedi (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Anggota DPRD Sumsel dari fraksi Golkar Rizal Kenedy, meminta kepada Gubernur SumaSumsel Herman Deru, untuk mengingatkan bawahannya dalam hal ini kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau Kepala dinas yang ada, untuk tidak diwakili saat pembahasan anggaran bersama DPRD Sumsel.

Politisi  PPP ini menilai  masih ada kepala OPD yang ada selama ini masih mewakilkan tugasnya untuk pembahasan anggaran, padahal pihaknya ingin ada keseriusan dan anggaran itu nantinya tepat sasaran kepada rakyat.

“APBD Perubahan tahun 2021 akan dibahas secara mendalam, pertama diharapkan semua kepala OPD tidak terwakili dalam pembahasan APBD Perubahan,” kata Rizal saat instrupsi dalam Rapat Paripurna XXXVI (36) DPRD Sumsel dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Gubernur Sumsel terhadap perubahan KUA dan PPAS dan perubahan APBD tahun anggaran 2021, Selasa (21/9).

Politisi PPP Sumsel ini menyuarakan suara rekan- rekan lainnya dan dirinya selaku anggota legislatif, karena berkaca dalam pembahasan APBD induk 2021 lalu, ada kepala OPD yang tidak hadir dan tidak memberikan tahu spesifik secara tertulis ke mitra komisi yang ada.

Baca:  Datangi Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Ishak Gelar Rapat Tertutup

“Jadi pada kesempatan ini, agar Gubernur Sumsel mengingatkannya,” katanya.

Ditambahkan Rizal, pihaknya juga menginginkan kepala OPD untuk langsung melakukan pembahasan dengan mitra komisi, mengingat serapan anggaran yang ada di Dinas masih minim.

“Dalam pembahasan pra anggaran, ada OPD yang terdapat serapan anggarannya belum sampai 50 persen, dengan waktu efektif 73 hari lagi  jangan sampai ini jadi hambatan. Dimana pendekatan Kesehatan di saat covid ini juga harus dilakukan pendekatan secara ekonomi dalam perumusan APBD ini, dimana program kerja belanja barang, jasa dan sebagainya untuk perekenomian Sumsel tetap berjalan,” katanya.

Dilanjutkan Rizal, dari mitra komisi V DPRD Sumsel sendiri, ia melihat hanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel yang serapan anggarannya sudah diatas 50 persen (65%) hingga saat ini.

Baca:  Hibah Untuk Puslatpur  TNI AD di Martapura Terealisasi Hanya Rp 7 Miliar

“Jadi harapan kami, menghimbau ke OPD agar segera melaksanakan program kerja kegiatan yang sudah disahkan bersama eksekutif dan legislatif. Dimana Dispora yang capainnya sudah 65 persen tapi ada mitra lainnya dibawah 50 persen. Prokes (Protokol kesehatan) tetap jalan dan pendekatan ekonomi tetap dijalankan,” katanya.

Gubernur Sumsel Herman Deru yang mendapatkan masukan dari Rizal, terlihat hanya mengangguk.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Tinjau Dua Jembatan Air Golf dan Air Beracung di Pali

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati sendiri, meminta keluhan Rizal itu agar segera ditindaklanjuti, dan menilai bukan hanya di komisi 5 saja, tetap semua komisi yang ada berharap kepala OPD yang ada tidak diwakili setiap melakukan pembahasan anggaran.

“Ini bukan hanya komisi 5 saja, tapi 1 hingga 5, dan saya rasa tidak perlu dijawab,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...