Ultimate magazine theme for WordPress.

Pengesahan APBD P Sumsel TA 2021 Terancam, Realisasi 7 Item Hibah di Komisi I Tidak di Laksanakan

Antoni Yuzar (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP-Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda (RAPBD) Perubahan (P) Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun Anggaran (TA) 2021 antara Komisi I DPRD Sumsel dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel pekan lalu menemui jalan buntu.

Pasalnya realisasi hibah 7 item yang menjadi tanggungjawab pihak Badan Kesbang Sumsel tidak ada kemajuan sama sekali.

Hibah item tersebut adalah untuk KPU Sumsel dengan pagu anggaran Rp7.000.000.000.00, Partai Politik (Parpol) dengan pagu anggaran Rp4.963.041.600.00, FKUB dengan pagu anggaran Rp 1.000.000.000.00, JPKP dengan pagu anggaran Rp60.000.000.00, ICD dengan pagu anggaran Rp100.000.000.00, IMOKI dengab pagu anggaran Rp 150.000.000.00, LVRI dengan pagu anggaran Rp1.882.800.000.00

“ Karena OPD (Kesbangpol) dianggap bermasalah perlu dievaluasi , supaya proses ini bisa lancar, karena ini hasil usulan seluruh anggota di Komisi I untuk tidak membahas KUPA dan PPAS.P APBD di Kesbangpol karena tidak ada kemajuan, apa yang kita sarankan sesuai peraturan perundangan-undangan bayar hibah tidak dilaksanakannya , jadi sia-sia kalau kita melakukan pembahasan dengan mereka , percuma, mending tidak usah di bahas, Nanti kita Laporkan di rapat Banggar bersama TIm TAPD senin tgl 20 juni, insyaAllah ada solusinya kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, Senin (20/9).

Baca:  Komisi V DPRD Sumsel Sebut KONI Sumsel Tanpa Target di PON Papua

Politisi PKB ini tidak habis pikir kenapa 7 item tidak ada satupun yang cair, padahal sudah dilakukan rapat berulang kali dengan Komisi I DPRD Sumsel namun tidak ada kemajuan dari pihak Badan Kesbangpol Sumsel terkait realisasi hibah ini.

“ Artinya kalau tidak ada kemajuan tidak ada gunanya rapat pembahasan KUA PPAS RAPBD Perubahan kemarin ,” katanya.

Baca:  Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Palembang-Betung Harus Selesai di 2024

Sehingga Komisi I DPRD Sumsel menurutnya sementara ini tidak menggelar rapat dengan Kesbangpol Sumsel,

“ Jadi belum ada pembahasan apapun tentang KUPA dan PPAS di Kesbangpol,” katanya.

Menurut Antoni, pihak Badan Kesbangpol Sumsel beralasan belum terealisasinya 7 item hibah tersebut lantaran menyangkut proposal dimana dia mencontohkan hibah kepada parpol dimana ada salah satu partai yang lambat menyerahkan proposal.

“ Tapi itu tidak alasan, mereka membuat-buat alasan, kalau ada satu parpol lambat tapi partai lain selesai ya, silahkan cairkan yang sudah, jadi mereka kami menilai hanya mencari-cari alasan,” katanya.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sorot Jalan Rusak di Kota Palembang

Apalagi menurutnya hibah ini jelas dan bukan hibah fiktif dan disampaikan ke partai politik memang sudah rutin dilakukan selama ini.

“ Kenapa beberapa daerah lain seperti di Palembang dan kabupaten di Sumatera Selatan lancar-lancar mereka , artinya mereka ini tidak bisa berkerja sebagaimana mestinya dan ini perlu di evaluasi mungkin mereka lebih pas di bidang lain tidak pas disitu,” katanya.

Atas permasalahan ini menurutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel.

Dampaknya menurut Antoni maka pengesahan APBD P Sumsel 2021 terancam tertunda.

“ Insya Allah segalanya lancar tapi dengan seperti itu, agar pihak Kesbangpol lebih koreksi diri,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...