Ultimate magazine theme for WordPress.

Jokowi Teken Perpres, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan, Berikut Caranya

Ilustrasi. (BP/IST)

Palembang, BP – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan baru terkait disiplin pegawai negeri sipil (PNS). PNS diwajibkan melaporkan harta kekayaan.
Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Presiden Joko Widodo. Seperti yang dilihat Selasa, (14/9).

Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: “PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
Kemudian, bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat.

PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan.
Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, tetapi tidak melaporkan bisa mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Berikut cara pelaporan harta kekayaan PNS bisa diakses di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ada di situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut tata caranya:

Pertama, pelapor perlu mengunduh formulir di situs www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn atau dapat diminta melalui email yang ditujukan kepada elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN.

Kedua, lakukan pengisian harta pada formulir LHKPN dari halaman pertama berupa ringkasan LHKPN hingga halaman terakhir berupa utang. Ketiga, apabila kolom isian tidak mencukupi, bisa tambahkan halaman.

Keempat, isi lampiran mulai dari halaman pertama berupa informasi penjualan atau pelepasan harta dan penerimaan atau pemberian hibah dalam setahun hingga halaman terakhir berupa surat kuasa yang juga harus diisi oleh pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
Kelima, simpan formulir dengan format [Nama]-[NomorIndukKependudukan]-[TahunLapor].xlsm. Contohnya, Agus Setiawan- 327512345678912-2017.xlsm. Lalu simpan dalam bentuk softcopy dan kirimkan dokumen melalui email ke elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Pelaporan LHKPN.

Keenam, pelapor wajib mencetak dan menandatangani formulir pada isi halaman pertama dan lampiran halaman ketiga dan keempat. Untuk kedua lampiran harus disertakan meterai Rp10 ribu di masing-masingnya.

Ketujuh, dokumen yang sudah dicetak beserta dokumen pendukungnya dikirim melalui pos ke KPK. Tepatnya, ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta 12950.
Sebagai informasi, pelaporan LHKPN 2020 dilakukan pada 1 Januari sampai 31 Maret 2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center KPK 198.#rid

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...