Ultimate magazine theme for WordPress.

Rekening Milik Keluarga Juarsah Diblokir, Kuasa Hukum Juarsah Keberatan


Sidang kasus fee 16 proyek di Kabupaten Muara Enim dengan terdakwa Juarsah, mantan Bupati Muara Enim, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumsel, Kamis (2/9/).(BP/IST)

Palembang, BP–Sidang kasus fee 16 proyek di Kabupaten Muara Enim dengan terdakwa Juarsah, mantan Bupati Muara Enim, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumsel, Kamis (2/9/).

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dipimpin Majelis Hakim Sahlan Efendi  SH MH, terungkap bahwa pihak KPK telah memblokir 6 rekening milik keluarga Juarsah.

Namun, tidak diketahui secara rinci total nominal dari keenam rekening tersebut.

Permohonan kepada pak hakim langsung disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa , Saifudin Zahri SH MH mengajukan permohonan pembukaan blokir 6 rekening milik keluarga terdakwa, sembari memberikan berkas permohonan kepada majelis hakim.

Terkait permohonan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan dan berkoordinasi dengan pihak KPK.

Hal itu terungkap, usai mendengarkan keterangan dua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, karena selama proses penyelidikan hingga saat ini, pihak KPK RI memblokir enam rekening milik keluarga terdakwa Juarsah.

“Pada dasarnya, rekening yang diblokir oleh pihak KPK selama proses penyelidikan itu menurut kami adalah uang anak dan istri yang tidak ada hubungan dengan perkara ini,” kata Syaifuddin Zahri SH MH didampingi M Daud Dahlan kuasa hukum terdakwa Juarsah kepada wartawan.

Selain itu, dia menilai diblokirnya rekening-rekening tersebut sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan, dikarenakan saat ini terdakwa masih wajib menafkahi anak istri meskipun jadi terdakwa dalam perkara ini.

“Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jika rekening diblokir yang nominalnya diketahui masih normal, atas dasar itulah kami tadi mengajukan permohonan buka semua rekening yang diblokir KPK dan berharap permohonan itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim,” katanya.

Menanggapi hal itu, Jaksa KPK M Asri Irawan SH MH mengatakan , pihaknya tentu akan melakukan  koordinasikan dengan pihak KPK, apakah ada kaitannya atau tidak dengan kasus yang sedang menjerat terdakwa.

“Benar, ada permohonan 6 rekening milik keluarga terdakwa. Terkait permohonan pembukaan blokir rekening yang diajukan terdakwa, kita akan bahas dulu dengan tim KPK, apakah ada kaitannya atau tidak dengan kasus ini,” katanya.

Namun, lanjut Asri semua masih kembali ke penetapan majelis hakim Tipikor Palembang, jika majelis hakim perintahkan itu untuk dibuka blokirnya juga masih melihat reaksi pihak KPK ada tidaknya hubungan tindak pidana yang dilakukan.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...