Ultimate magazine theme for WordPress.

Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur Soal Amandemen UUD 1945

Palembang, BP–Wacana adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 masih menjadi polemik di kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, amandemen UUD merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ia menyebut pemerintah tidak mengatakan setuju atau tidak, karena tidak punya kewenangan.

Menurut Mahfud MD substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam diskusi konstitusi yang diselenggarakan Integrity Lawfirm, dengan tema ‘Urgensi Amandemen Konstitusi di tengah Pandemi: Untuk Kepentingan Siapa?’ secara virtual, Kamis (26/8).

“Resminya pemerintah tidak bisa mengatakan setuju perubahan atau tidak setuju perubahan,” ujarnya.

Mahfud MD menuturkan bahwa tugas pemerintah hanya menyediakan lapangan politiknya. Adapun substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang.

“Perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat, yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, partai politik (parpol), DPD, dan lain-lain,” katanya.

Ia menambahkan aspirasi masyarakat tentu disalurkan melalui sejumlah lembaga yang telah disediakan oleh konstitusi, karenanya pemerintah tidak ikut campur.

Mahfud MD tegaskan pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju, karena sebenarnya perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah.

Ia kemudian menggaris bawahi, konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang berjalan pada pembentukannya.

Sepanjang sejarah Indonesia hampir tidak ada, sebuah produk konstitusi yang selalu dianggap bagus sehingga begitu dilahirkan langsung dikiritk bahwa ini salah.

“Konstitusi itu resultante, produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat dibuat,” tuturnya.

Kalau pun narasi amandemen UUD ini kata Mahfud MD kembali bergulir mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga perlu berdiskusi lagi untuk mempersoalkan itu. Hanya perubahannya bukan wewenang pemerintah.

“Tetapi akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya, tidak dilarang,” pungkasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...