Ultimate magazine theme for WordPress.

Imbas PPKM Palembang, Banyak Pelaku Usaha Menunggak Pajak

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin

Palembang, BP – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi pelaku usaha.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin mengakui pandemi Covid-19 hingga kebijakan PPKM turut berpengaruh terhadap PAD Kota Palembang dari sektor pajak.

Sulaiman mengatakan, akibat pandemi dan kebijakan PPKM masih banyak pelaku usaha yang menunggak pajak PBB.

Bahkan ia menambahkan satu tempat usaha di kota Palembang bisa menunggak sampai ratusan juta, hal ini lah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Palembang.

Baca:  PPKM Palembang Turun Level 3, Prokes Tetap dengan Sejumlah Pelonggaran

“Piutang pajak cukup tinggi, di masa pandemi ini satu tempat usaha Rp 300-400 juta, ada juga di bawah itu, akibat pandemi ini tempat usaha jadi tidak sehat dan piutang pajak,” jelasnya, dikutip dari Sonora.id, Kamis (26/8).

Ia menjelaskan setelah masuk tahun kedua pandemi merebak di Kota Palembang, kondisi keuangan PAD kota Palembang semakin buruk.

Sementara menurutnya di awal pandemi satu tahun lalu para pelaku usaha di sektor perhotelan, kuliner, dan pariwisata masih ada kekuatan untuk membayar pajak.

“Selama berjalanya PPKM dan berbagai pembatasan, tentunya sangat berdampak terhadap omset pengusaha. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah tutup permanen serta ada yang tutup insidentil,” terangnya.

Baca:  Pemkot Palembang Cabut Izin Cafe RD yang Melanggar Prokes

Tak hanya itu, Sulaiman mengungkapkan banyak dari pelaku usaha yang pada akhirnya menggunakan uang yang semestinya untuk pajak, mau tidak mau harus terpakai untuk biaya operasional.

“Ini adalah uang masyarakat yang di pungut oleh pengusaha, yang seharusnya sudah di sampaikan ke pemerintah kota, tapi sama mereka malah terpakai untuk operasional,” ungkapnya.

Baca:  Mayjen TNI Agus Subiyanto Danpaspampres yang Bela Anggotanya Pernah Bertugas di Palembang

Sulaiman mengatakan untuk pelaku usaha yang menunggak pajak, pihak BPPD akan memberikan upaya penagihan secara persuasif.

Hal ini mengingat dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang tentu wajib pajak sulit untuk langsung membayar penuh.

“Jika sesuai aturan bisa saja disegel, tapi kita persuasif, kita beri kelonggaran cicilan 3x dalam setahun, jika tidak dibayar tetap harus dibayar karena ada denda 2 persen yang tetap dibayarkan tiap bulan,” pungkasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...