Ultimate magazine theme for WordPress.

Ketua DPR RI: Tindak Tegas Faskes Nakal yang Mainkan Harga PCR

Ketua DPR RI, Puan Maharani

Palembang, BP – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah tegas menindak rumah sakit, klinik, dan laboratorium di Tanah Air yang mengakali alias memainkan harga tes PCR dengan berbagai cara.

Puan menyoroti adanya sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang masih menetapkan harga polymerase chain reaction (PCR) test di atas batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR sebagai salah satu upaya memperkuat pengetesan kasus Covid-19

“Pemerintah sudah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19. Seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit (RS), klinik, dan lab harus mematuhi ketentuan tersebut,” katanya.

Ketentuan batas tarif atas tes PCR diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2845/2021 yang berlaku sejak Selasa, 17 Agustus 2021.

Sesuai instruksi Presiden, Kemenkes mengatur batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali senilai Rp495 ribu dan untuk wilayah luar Jawa-Bali senilai Rp525 ribu.

Namun, masih ada sejumlah faskes yang dilaporkan melanggar ketentuan dengan menetapkan tarif melebihi batas tarif atas melalui penambahan komponen biaya, penawaran layanan premium hingga layanan hasil instan.

Atas temuan tersebut, Puan Maharani berharap pemerintah memberikan teguran atau sanksi terhadap faskes-faskes tersebut dengan tegas.

“Jangan pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR tapi faskes di bawah mengakali rakyat dengan tambahan biaya ini itu. Faskes tersebut harus ditindak tegas,” ucapnya.

Puan mengatakan bahwa seharusnya tidak dijadikan ajang pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya karena persoalan kesehatan masuk dalam kategori bencana nasional seperti Covid-19.

“Kemenkes harus tindak tegas faskes yang melakukan pelanggaran. Tidak bisa hanya dengan sekadar melakukan teguran,” katanya, dikutip dari laman DPR RI, Senin (23/8).

Selain itu, ia meminta Dinas Kesehatan di masing-masing daerah melakukan pengawasan yang ketat bahkan Dinkes bisa menggandeng Polri dalam melakukan pemantauan.

“Kemenkes sudah menegaskan metode penambahan komponen hingga layanan premium dan instan untuk menambah harga tes PCR telah melanggar aturan. Karena batas tarif atas itu berdasarkan ketentuan sudah termasuk biaya administrasi dan jasa dokter,” ucapnya.

Puan secara tegas mengatakan bahwa faskes tidak boleh menetapkan tes PCR lebih mahal dengan alasan hasil keluar lebih cepat.

Sebab, menurutnya sudah ada instruksi dari pemerintah yang mengharuskan hasil tes keluar dalam 1×24 jam.

Puan mengatakan bahwa penurunan harga tes PCR diharapkan bisa meningkatkan orang yang dites, sehingga penanganan Covid-19 semakin lebih baik. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...