Ultimate magazine theme for WordPress.

Komnas HAM Minta Presiden Pulihkan Nama Baik Pegawai KPK

Palembang, BP – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima rekomendasi terkait adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers, Senin (16/08).

Ia mengatakan hal itu sesuai dengan kewenangan UU Nomor 39 tahun 1999, yakni Komnas HAM sebagai lembaga independen dapat memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan pemantauannya.

“Rekomendasi yang kami sampaikan, terutama kepada bapak Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi, untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK,” tutur Ahmad Taufan Damanik.

Adapun lima rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM terkait pelanggaran yang terjadi dalam proses alih status pegawai KPK antara lajn:

1. Memulihkan status Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK.

“Yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik,” ucap Ahmad Taufan Damanik.

Hal ini pun sejalan dengan putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun di luar desain yang telah ditentukan.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK.

3. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.

“Agar dalam menjalankan kewenangannya, tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi asas keadilan, dan tentu saja harus sesuai dengan standar dan norma HAM,” tutur Ahmad Taufan Damanik.

4. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum, dan HAM, dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap ASN.

5. Melakukan pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan TMS, sebab ini menyangkut Hak Asasi dari mereka.

Selanjutnya, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa laporan penyelidikan ini akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Laporan penyelidikan ini, selengkapnya, yang tadi kami katakan 300 halaman lebih dengan segala macam kesimpulan dan rekomendasi itu, akan segera kami sampaikan kepada Presiden RI,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Komnas HAM berharap agar rekomendasi tersebut dimaksud dapat segera mendapat perhatian Jokowi. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...