Ultimate magazine theme for WordPress.

Arifin Kalender Desak Komnas HAM Evaluasi Kinerjanya

Arifin Kalender (BP/IST)

Palembang, BP- Menyikapi kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diduga sudah beralih dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Miskin Kota (MMK), Arifin Kalender, menyangkan sikap yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut, Rabu (18/8).

“Kita melihat Komnas HAM saat ini diduga sudah beralih fungsi dan lebih fokus politisasi terutama masalah Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI kemarin, disini kita lihat Komnas HAM bukan seperti yang dulu lagi,” ujar Arifin Kalender , Rabu (18/8).

Dikatakan Arifin, karena Komnas HAM diduga sudah tidak fokus terhadap tentang kematian berat yang ada di Indonesia. Tetapi saat ini, lebih fokus ke hal-hal yang lebih politik.

“Kita lihat bukannya Komnas HAM harus lebih fokus mengurusi pelanggaran HAM berat, seperti insiden yang terjadi di Papua kemarin, ada Jenderal yang meninggal dunia karena ditembak oleh Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata (KKTB), dan yang lebih utama lagi tentang vaksin, kita lihat vaksin ini kesannya dipaksakan. Kita di paksa vaksin yang belum tentu orang yang di vaksin ini, akan kebal terhadap Covid-19,” katanya.

Baca:  Massa MMK Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19 Kota Palembang Tahun 2020-2021

Afirin menyebut, bahwa yang lebih parah lagi dampak dari vaksin ini, banyak yang sakit dan banyak juga yang meninggal dunia. Disini jelas ada pelanggaran HAM, tetapi Komnas HAM tidak pernah menyikapi hal tersebut.

“Kalau memang Komnas HAM sudah berubah fungsi, kita meminta kepada pihak Pemerintah Pusat yang berwenang dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bubarkan saja Komnas HAM dari pada tidak ada manfaatnya sama sekali. Harusnya fokus untuk mengejar pelanggaran HAM berat, yang selama ini masih banyak belum terungkap oleh Komnas HAM,” katanya.

Baca:  Arifin Kalender Soroti Kinerja Komnas Ham

Arifin menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi unjukrasa (unras) di Jakarta maupun Palembang, mengenai masalah Komnas HAM yang diduga indikasinya sudah berubah fungsi bukan lagi sebagai lembaga untuk pelanggaran – pelanggaran HAM berat.

“Kita minta lembaga-lembaga negara sesuai dengan koridor, sesuai dengan tukopsinnya, dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Artinya, harus sesuai dengan Undang-undang (UU) yang berjalan apa adanya mereka lakukan, serta UU yang telah dibuat,” katanya.

Sebelumnya Komnas HAM mengeluarkan lima rekomendasi kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan terkait dengan kasus tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pertama, pemulihan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN),” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Senin (16/8).

Baca:  Arifin Kalender Beri Apresiasi dan Penghargaan Terhadap Kinerja KPK

Rekomendasi tersebut disampaikan juga karena Presiden merupakan pejabat pembina kepegawaian tertinggi sehingga dapat mengambil alih seluruh penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan.

Selanjutnya, Komnas HAM merekomendasikan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai lembaga antirasuah tersebut.

Ketiga, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Komnas HAM juga merekomendasikan agar adanya penguatan terkait dengan wawasan kebangsaan, hukum, dan hak asasi manusia serta perlunya nilai tersebut menjadi code of conduct atau kode etik dalam sikap dan tindakan setiap ASN.

Terakhir, Komnas memberikan rekomendasi untuk pemulihan nama baik para pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan sebagai alih status pegawai menjadi ASN.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...