Ultimate magazine theme for WordPress.

Masyarakat Tuntut Ganti Untung Atas Land Clearing Oleh Pemkot Palembang di Pulau Kemaro

Suasana kerusakanan tanaman milik masyarakat Pulau Kemaro atas Land Clearing yang dilakukan pihak Pemkot Palembang beberapa waktu lalu, Minggu (1/8) (BP/IST)

Palembang, BP- Masyarakat Pulau Kemaro di dampingi oleh DPD JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kota Palembang yang terdampak oleh proyek destinasi wisata air yang menjadi program pembangunan Pemerintah kota (Pemkot) Palembang menuntut ganti keuntungan atas hak-hak warga terhadap kepemilikan yang telah diusahakan warga selama puluhan tahun.

“Kami menuntut ganti untung atas tanam tumbuh yang telah di tebang oleh pekerja  atas perintah Pemerintah Kota  Palembang dan apabila pemerintah tidak beritikad menyelesaikannya secara kekeluargaan maka kami akan membawanya keranah hukum,” kata koordinator warga, Ruslan, Minggu (1/8).

Selain itu masyarakat Pulau Kemaro menuntut Pemkot Palembang untuk menghentikan proses Land Clearing diatas lahan Pulau Kemaro yang di klaim milik warga dan menuntut pihak Pemkot Palembang lebih mengedepankan prinsip dan azaz musyawarah dengan melibatkan warga dalam mengambil kebijakan pembangunan kota Palembang.

Menuntut pihak Pemerintah Kota Palembang untuk dapat melibatkan petani dan nelayan setempat dalam pembangunan destinasi wisata  Pulau Kemaro dan Pemerintah menjamin secara tertulis seluruh warga yang memiliki lahan persawahan untuk diprioritaskan kepentingan dan kesejahteraannya dalam program pembangunan destinasi wisata,” katanya.

Sebagai rakyat kecil menurutnya pada dasarnya masyarakat Pulau Kemaro sangat mendukung upaya-upaya Pemkot Palembang dalam proses percepatan pembangunan di berbagai sektor yang bertujuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan berbagai upaya telah dilakukan warga untuk dapat duduk bersama dengan Pemkot Palembang dalam penyelesaian pembebasan lahan Pulau Kemaro yang akan di jadikan proyek destinasi wisata tersebut, dari tingkat lurah, camat, hingga ke Walikota Palembang.

Akan tetapi hasilnya masih nihil dan beberapa kali terkesan pemerintah enggan untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarahsaat aksi damai warga Pulau Kemaro pada 12 Mei 20021 warga sangat berharap bapak walikota dapat beraudiensi langsung dengan warga Pulau  Kemaro tetapi sampai saat ini warga tidak mendapat panggilan dari Pemkot Palembang untuk melakukan audiensibahkan ketika DPRD Provinsi mengundang Pemerintah Kota Palembang  tidak dihadiri oleh bapak walikota sebagai orang nomor satu di kota Palembang dan sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam pemerintahan. Sehingga dari beberapa pertemuan tersebut sama sekali tidak menghasilkan keputusan,” katanya.

Sebelumnya Walikota Palembang H Harnojoyo bisa bertemu dengan zuriat Kiai Marogan  terkait sengketa Pulau Kemaro, Selasa (29/6) di Rumah Dinas Walikota Palembang di Jalan Tasik, Palembang.

Turut hadir dari zuriat Kiai Marogan Mgs Memed, Msy Komaria, Kemas Dedi, Msy Nina dan Msy Santi, Penasehat Kyai Marogan, Benny Mulyadi dan juru bicara Kyai Marogan  Dedek Chaniago.

Sedangkan Walikota Palembang didampingi diantaranya Sekda Palembang Drs Ratu Dewa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani,  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Zulkarnain

Juru bicara Kyai Marogan  Dedek Chaniago dalam pertemuan tersebut menegaskan kepada Walikota Palembang dan jajaran , tanah di Pulau Kemaro yang secara sah milik zuriat Kiai Marogan  bukan mau di hibahkan kepada  Pemkot Palembang .

Zuriat Kiai Marogan usai bertemu Walikota Palembang H Harnojoyo terkait sengketa Pulau Kemaro , Selasa (29/6) di Rumah Dinas Walikota Palembang di Jalan Tasik, Palembang.

Tapi di wakafkan ke Nazir (pengelola) yaitu zuriat, Badan Wakaf Indonesi, MUI, ICMI. Setelah itu baru bicara pembangunan Pulau Kemaro dengan Pemerintah.

“Ini hanya pertemuan pertama, selanjutnya nanti ada pertemuan berikutnya bicara soal teknis,” kata Dedek usai pertemuan.

Karena ini adalah pertemuannyo Pemkot Palembang menurut Dedek Walikota  Palembang senang dan setuju dengan maksud dan tujuan Zuriat Kiai Marogan  bahwa intinya Pulau Kemaro itu di bangun dengan berdasarkan Syiar Islam (akan dibangun Masjid, Pesantren, Islamic Center).

 “Dan Pemkot lewat pak walikota menegaskan kedepan tidak usah lagi mengatakan Pulau Kemaro punya Kiai Marogan atau punya Pemkot. Sebab kedua belah pihak sama sama klaim memiliki surat di Pulau Kemaro. Jadi itu milik bersama untuk membangun Pulau Kemaro. Tidak perlu ke jalur hukum,” katanya.

Dedek kembali mengingatkan zuriat Kiai Marogan tidak akan menjual lahan Pulau Kemaro ataupun minta ganti rugi.

Namun berbicara soal pembangunan Pulau Kemaro sesuai konsep Islam.

“Sementara konsep Ancol sebelumnya yang direncanakan oleh Walikota itu belum baku, masih rencana,” katanya.

Menurutnya, jika pembangunan tidak sesuai dengan syariah, zuriat Kiai Marogan akan marah karena tujuan  Zuriat Kiai Marogan konsepnya syariah bahkan pihaknya bisa saja menempuh jalur hukum.

 “Kita punya keputusan hukum MA dan surat kepemilikan yang sah atas Pulau Kemaro  tahun 1881 berbahasa Arab dan sudha diterjemahkan ke Bahasa Indonesia tahun 1960,” katanya.

Sementara itu Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, pada prinsipnya pembangunan yang direncanakan tersebut untuk kemajuan Palembang. Pada prinsipnya pihaknya menerima usulan dan keinginan Zuriat Kiai Marogan.

“Untuk teknis belum disepakati, jikapun ada investor yang ingin berinvestasi untuk membangun Islamic Center silakan,” katanya.#osk

Baca:  Pembangunan Pulau Kemaro Rusak Histori, Sosial, Budaya dan Ancam Masa Depan Keberlanjutan Ekologis
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...