Ultimate magazine theme for WordPress.

Terdapat Cacat Formil dan Materil, Dewan Guru Besar UI Desak Jokowi Batalkan Statuta UI

Palembang, BP – Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) berkomentar terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

DGB UI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI terbit tanpa melalui tahapan pembahasan internal maupun rapat di kementerian.

Oleh karenanya, DGB UI menilai Statuta UI yang belum lama ini diteken Presiden Jokowi tersebut terdapat cacat formil dan materil.

“DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan secara bulat bahwa PP 75/2021 memiliki cacat formil,” kata DGB UI, Senin (26/07).

Mereka mengungkapkan tiga perwakilannya ikut dalam proses penyusunan Statuta UI sampai terakhir kali pada rapat 30 September 2020 di Kemendikbudristek.

Baca Juga:  Fadli Zon Berjuang Mempansuskan TKA

Namun, tiba-tiba pada 19 Juli 2021 mereka menerima salinan PP baru tersebut. DGB UI pun mengaku memiliki sejumlah dokumen untuk mendukung argumennya bahwa penerbitan Statuta UI.

Salah satu pasal dari dokumen tersebut hanya melarang rektor menjabat direksi dalam BUMN/BUMD/swasta, menyimpang dari prosedur, dan tidak memenuhi asas keterbukaan dalam penyusunan PP.

“DGB UI memiliki sejumlah dokumen kronologis yang pada intinya telah terjadi penyimpangan prosedur dan tidak dipenuhinya asas keterbukaan dalam penyusunan PP 75/2021 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,” kata Ketua DGB UI, Harkristuti Harkrisnowo.

DGB UI juga menginventarisasi masalah dalam PP tersebut. Berikut daftar masalah dalam Statuta UI yang kontroversial itu:

Baca Juga:  Catur Sumsel Borong Tiga Emas di Asian Para Games

a. Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, Lektor Kepala dan Guru Besar.

b. Perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari ‘pejabat pada BUMN/BUMD’ menjadi ‘Direksi pada BUMN/BUMD’.

c. Menghapus ketentuan bahwa pemilihan Rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya pada MWA.

d. Menghapus kewajiban Rektor untuk menyerahkan laporan kerja tahunan kepada SA dan DGB.

e. Menghapus mandat bagi empat organ untuk menyusun ART.

f. Menghapus syarat non-anggota parpol untuk menjadi anggota MWA.

Baca Juga:  Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Lakukan Manajemen Resiko Bangunan

g. Menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan pada Rektor tentang Rencana Program Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Akademik.

h. Mengurangi kewajiban bagi UI untuk mengalokasikan dana pada mahasiswa tidak mampu, kecuali yang memiliki pretasi akademik yang tinggi

Dengan demikian, DGB UI mendesak agar Presiden Jokowi untuk membatalkan atau tidak memberlakukan PP Nomor 75 Tahun 2021.

“Oleh karena itu dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013,” tegas Harkristuti. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...