Ultimate magazine theme for WordPress.

Sidang Lapangan Gugatan Izin Penimbunan Keramasan, Pihak Tergugat Tak Hadir

Suasana pihak PTUN  Palembang menggelar sidang lapangan terkait izin lingkungan penimbunan kawasan Keramasan untuk  pembangunan kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang terletak di Jalan Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, Jumat (23/7).(BP/IST)

Palembang, BP- Sidang gugatan dari Komite Aksi Penyelamat lingkungan (KPAL) melalui kuasa hukumnya  Turiman,S.H dan Yuliusman, S.H terkait izin lingkungan penimbunan kawasan Keramasan untuk  pembangunan kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang terletak di Jalan Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang berlanjut.

Jumat (23/7) agenda persidangan dengan pihak PTUN Palembang menggelar  sidang lapangan di pimpinan langsung oleh Ketua Majelis Hakim PTUN Palembang Muhammad Yunus dan anggota majelis hakim Sahibur dan Rasyid  serta Isnaini selaku panitera , Sarjono selaku juru sita.

Juga hadir pihak pengggugat dari Komite Aksi Peduli Lingkungan (KAPL) yaitu Andreas OP di dampingi kuasa hukumnya  Turiman SH, dan Yulisman SH, Lurah Keramasan Nazarudin SH, Kapolsek Kertapati Iptu Irwan Sidik.

Sayang pihak tergugat yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPM-PTSP) Palembang , PU Perkim Sumsel tidak hadir.

Baca:  “Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Itu Adalah Kejahatan”

Ketua Majelis Hakim Muhammad Yunus mengatakan, sidang lapangan Intinya untuk melihat secara langsung lahan yang diatasnya terbit perizinan lingkungan, yang di gugat oleh Andreas OP, Ismail, dan perkumulan Sumsel Budget center kita melihat kondisinya.

“Ada beberapa dalil yang di sebutkan dalam gugatanya menyebutkan adanya terjadi pencemaran lingkunganan secara spesifiknya terjadi rona perubahan lingkungan, dari inilah kami melaksanakan sidang lapangan untuk melihat secara langsung,” katanya.

Sedangkan Lurah Keramasan Nazarudin SH., mengatakan, bahwa pernah masyarakat mengeluhkan pada saat penimbunan terjadi pengkeruhan air sungai akan tetapi sekarang sudah kembali normal.

“Dan untuk keluhan RT/RW yang ada di tempat penimbunan belum saya ketahui peruntukan wilayah ini dulunya untuk apa akan tetapi saya di berikan informasi untuk kantor Gubernur Sumsel,” katanya.

Baca:  Gugatan Izin Penimbunan Keramasan Ditolak KAPL Ajukan Banding

Sementara pihak pengggugat dari Team Komite Aksi Peduli Lingkungan (KAPL) Andreas OP di dampingi Kuasa Hukum Turiman SH., dan Yulisman SH menyayangkan pihak tergugat tidak hadir dalam sidang lapangan tersebut.

“Kami sangat kecewa.Dalam sidang lapangan ini terbukti  bahwa lahan tersebut telah berubah dari keadaan sebelumnya atau sudah di timbun,dapat kita lihat langsung seluruh ekonogis kawasan itu hilang , itu bukti kerusakan lingkungan ada , terlihat semua rawa rawa sudah tertimbun,” katanya.

Pihaknya mempertanyakan kenapa pengambilan sample pengajuan Perizinan di ambil dari Sungai Musi  bukan  di sungai terdekat lokasi yaitu sungai Pedado dan Sungai Keramasan.

“Dalam hal ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di lokasi objek Izin yang kita inginkan harus sesuai dengan perda kota Palembang tentang tata ruang daerah rawa. Kondisinya izin terbit sesudah ditimbun sejak Oktober 2020.Jadi objek yang tempat sidang lapangan ini kita dalilkan adalah perda rawa sebagaima dalam perda kota Palembang dan kita saksikan di sini sudah menjadi catatan bahwa telah dalilkan terjadi kerusakan ekosistem rawa dan seluruh flora dan fauna yang ada dan bergantung pada ekosistem alam, para pengggugat secara langsung berhak secara konstitusional  atas lingkungan hidup yang sehat dan layak secara potensial dari daerah respan air seluas 40 ha yang telah di timbun 32 ha .Ini berpotensi terjadi banjir,” katanya.

Baca:  Izin Lingkungan Penimbunan Rawa Kramasan Disoal

Selain itu menurutnya Selasa depan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli.#osk

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...