Selama PKKM Darurat, Presiden Jokowi Larang Menteri dan Kepala Lembaga Bepergian ke Luar Negeri

13

Palembang, BP – Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia. Membuat pemerintah tentu saja harus mengambil keputusan yang tepat.

Seperti diketahui pemerintah sendiri telah dan sedang melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Selama masa PPKM Darurat Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinetnya untuk memiliki sense of crisis.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat kabinet, Jumat (16/07).

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada,” kata Pramono dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Pramono mengatakan Presiden melarang menteri atau kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri. Menteri yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Yang boleh bepergian ke Luar Negeri hanya Menlu karena sesuai bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak presiden,” katanya.

Selain itu terkait dengan tingginya kasus Covid-19, Presiden juga memerintahkan Menteri dan kepala lembaga membuat tempat isolasi mandiri di kementerian atau lembaganya masing-masing.

“Kalau Kementerian dan Lembaga besar atau Pemda besar maka minimum bisa 300-500 pasien. Dan untuk itu dibuat secara baik, dipersiapkan dan kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah menteri terpantau berada di luar negeri selama PPKM Darurat dan keberadaan Menteri tersebut viral di sejumlah media sosial.

Adapun menteri yang terpantau berada di lua negeri tersebut diantaranya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Bappenas Suharso Manoarfa. #ric