Pemerintah Harus Perhatikan Ekonomi Rakyat Yang Makin Terpuruk Apabila PPKM Diperpanjang

10

Palembang, BP – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan adanya kebijakan PPKM Darurat.

“Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19 karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat,” katanya.

Terkait rencana pemerintah yang membuka opsi untuk perpanjangan waktu PPKM Darurat hingga enam pekan kedepan.

Ahmad Sahroni menilai bahwa pemerintah harus bersungguh-sungguh memastikan kebutuhan ekonomi warga terpenuhi, terutama yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan harian.

Dia mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.

Hal itu disampaikannya lantaran banyaknya pedagang kaki lima dan UMKM yang terimbas dari kebijakan PPKM, maka ia meminta pemerintah untuk memiliki langkah antisipasi agar ekonomi rakyat tidak semakin terpuruk.

“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk,” tuturnya, dikutip dari laman resmi DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu bahkan meminta pemerintah untuk tidak memunculkan aturan yang membingungkan karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.

Ahmad Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.

“Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga menyiapkan langkah-langkah bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak Covid-19.

“Pertama belum dipastikan PPKM enam minggu itu. Kalau sudah dipastikan, saya kira pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk kelas menengah-bawah. Tidak ada jalan lain kecuali bantuan sosial (bansos). Bansos pun saya berharapnya harus tunai. Subsidi upah harus dimulai lagi, bantuan tunai harus dimulai lagi,” pungkasnya. #ric