Bupati Nonaktif Muara Enim Dipindahkan dari Rutan KPK Ke Palembang

20

Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah dipastikan bakal menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang. (BP/IST)

Palembang, BP- Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah dipastikan bakal menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang. 

Lantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah, untuk dipindahkan status penahanannya dari rutan KPK ke rutan Tipikor Palembang.

Penetapan status penahanan Juarsah, dikatakan langsung oleh majelis hakim Tipikor Palembang yang diketuai Sahlan Effendi SH MH, Kamis (15/7) kemarin, setelah mendengar pembacaan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa.

Daud Dahlan SH MH, mengatakan, kliennya Juarsah akan segera dipindahkan status penahanan dari Rutan KPK ke Rutan Palembang. Hal itu karna mulia majelis hakim telah mengabulkan permohonan pihaknya.

“Mengenai permohonan itu alhamdulillah sudah dikabulkan juga oleh majelis hakim Tipikor Palembang, ini juga sangat memudahkan kami untuk berkoordinasi dengan pak Juarsah,” katanya, Jumat (16/5).

Sedangkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK M Asri Irwan SH MH menjelaskan atas penetapan majelis hakim tersebut, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim JPU dan Rutan di Palembang.

“Kami menghormati atas penetapan majelis hakim yang meminta agar terdakwa dipindahkan status penahanannya ke Palembang. Namun demikian, tentunya kami akan berkordinasi dulu dengan pimpinan, tim JPU dan pihak rutan, untuk kapannya belum tahu karena kita masih akan musyawarah,” katanya.

Sebelumnya  Juarsah sudah menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis (8/7). Dia didakwa menerima aliran dana suap terkait 16 paket proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019 senilai Rp2,5 miliar dan gratifikasi Rp1 miliar, jadi total Rp3,5 miliar.

Terdakwa Juarsah dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat ke-1 KUHP.

Juarsah terjerat kasus korupsi setelah dilakukan pengembangan atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan lima orang tersangka, yakni Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim periode 2018-2019, Elfin MZ Muchtar Kepala Bidang Pembangunan dan PPK Dinas PUPR Muara Enim, pada September 2018.

Kemudian, Robby Okta Fahlevi selaku pihak kontraktor swasta penyuap, Arie HB mantan Ketua DPRD Muara Enim, dan Ramlan Suryadi selaku mantan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim.

Saat Ahmad Yani menjalani proses hukum, Juarsah yang menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim kemudian dilantik menjadi Bupati.

Kelima tersangka tersebut telah menjadi terpidana, setelah menjalani proses persidangan di PN Tipikor Palembang dengan divonis bersalah serta berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan kini giliran Juarsah yang menjalani proses hukum. #osk