Ketua DPR RI Minta Aparat dalam Penegakan PPKM Darurat: Jangan Marahi, Apalagi Main Semprot

15

Palembang, BP – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di lapangan.

Puan mengatakan aparat harus bersikap empati dan humanis, agar seluruh lapisan masyarakat memahami bahayanya virus Covid-19.

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam keterangan resminya yang dikutip dari lama resmi DPR RI, pada Selasa (13/07).

“Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasif, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot,” ujar Puan.

Meski begitu, Puan Maharani memahami bahwa tidak semua aparat bertindak dengan cara seperti itu.

“Ada juga yang sangat persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang,” ucap Puan.

Sehingga Puan Maharani menegaskan kepada aparat untuk sebisa mungkin menghidari kericuhan pada saat penegakan aturan di lapangan.

“Tapi tolong sebisanya hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan,” tutur Puan.

Akan tetapi, dirinya menyayangkan karena masih ada penegakan aturan PPKM Darurat yang kurang mengedepankan sisi humanis. Akibatnya, muncul spontanitas dari sejumlah masyarakat yang berbuntut kericuhan.

Oleh karena itu, Puan mengimbau pemerintah dan aparat untuk mengetahui bahwa sebenarnya masyarakat tidak bermaksud melanggar aturan PPKM Darurat.

Sebab, kebutuhan pokok masyarakat masih banyak yang tidak terpenuhi terlebih dengan adanya PPKM Darurat.

“Tetapi, perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini,” ungkapnya.

Kemudian, Puan megajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu dan berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu hati, berjuang untuk tetap menyalakan optimisme dalam menghadapi pandemi ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Selama penerapan kebijakan PPKM Darurat, sejumlah sektor mulai dari pendidikan, usaha, transportasi, seni budaya, pariwisata, kuliner, hingga sosial kemasyarakatan dibatasi aktivitasnya. #ric