Dinamika Pengelolaan Haji, Persoalan Nasional atau Internasional?

78

Oleh : Duwi Haryani

(Mahasiswa Prodi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang)

Ibadah Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam bagi yang memiliki kemampuan baik dari segi lahiriah, batiniah, dan finansial. Begitu juga dengan masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ibadah haji pada tahun 2021 pemerintahan Indonesia membatasi jumlah kouta jemaah haji. Alasannya karena Arab dan Indonesia telah melakaukan vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 dan otoritas Arab Saudi juga telah menyatakan akan membuka penerbangan internasional pada tahun 17 Mei 2021.

Pengelolaan Haji
Pengelolaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji pada tahap sebelum, selama, dan sesudah haji yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelayan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

Apakah Persoalan Ibadah Haji Urusan Nasional atau Internasional?
Penyelenggaraan Ibadah Haji tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan departemen/lembaga/instansi terkait dan Pemerintahan Arab Saudi. Pernyataan ini tertera dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ibadah Haji Tahun 2021 Mendadak Gagal Berangkat!
Kemenag tiba-tiba ambil keputusan untuk mengumunkan ibadah haji batal lagi. Kenapa mendadak? Dan kenapa tidak menunggu keputusan dari Arab Saudi terlebih dahulu? Akibatnya dari pembatalan yang terkesan mendadak ini membuat para calom jema’ah haji menjadi gusar. Dan yang tidak daftar hajipun ikut meramaikan suasana. Isu menjadi liar. Haji dibatalkan, larinya pasti ke uang. Pengelolaan dana haji dicurigai, kemana larinya dana para jema’ah haji?.

Tetapi bersyukur, karena bulan lalu Arab Saudi sudah umumkan bahwa hanya membuka quota 60.000 jema’ah haji hanya untuk warga Saudi dan ekspatriat. Dari sini, polemik pembatalan haji pun meredup.
Batalnya haji itu urusan kemenag. Otoritasnya ada di Menteri Agama. Karena isu yang mencuat larinya ke dana haji, maka “mau tidak mau” BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) harus turun gunung untuk memberikan klarifikasi, dan membuka semua hal terkait dengan pengelolaan dana haji. Tujuannya hanya satu yakni “TRANSPARANSI” agar masyarakat tidak salah kaprah.

Saat ini BPKH telah meminta kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tujuannya untuk membuka hasil audit keuangan BPKH.

Langkah ini patut untuk diapresiasikan, supaya semua masyarakat terutama jema’ah haji tahu berapa total dana yang dikelola, kemana investasinya, bagaimana tingkat keamanannya, dan apakah pengelolaannya sesuai dengan syari’at sehingga dana itu dapat dikatakan halal. #duw