Bisnis Vaksin BUMN Menggiurkan, Faisal Basri: Rentenya Senilai Rp17,2 Triliun

16

Palembang, BP – Ekonom senior Faisal Basri, sejak awal mengatakan bisnis vaksin Covid-19 berbayar yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang menggiurkan.

Faisal Basri menyebutkan jika untung satu suntikan vaksin Rp100.000 maka rentenya senilai Rp17,2 triliun.

Hai itu disampaikan Faisal Basri melalui akun Twitter pribadinya @FaisalBasri pada Selasa (13/07) dini hari.

“Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp17,2 triliun,” katanya.

“Makanya ada vaksin “gotong royong” (lebih tepat vaksin rente),” sambungnya.

Faisal menuturkan vaksin berbayar tersebut sudah ia cermati sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, lalu menjadi Menteri Kesehatan pada November 2020.

“Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak Budi Gunadi pasti tahu itu,” bebernya.

“Itulah yang disebut oleh para direksi BUMN farmasi sebagai peluang bisnis,” tukasnya.

Menurut Faisal Basri, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah harus ambil alih stok yang sudah dibeli. Dia menambahkan nantinya BUMN Farmasi murni sebagai operator vaksinasi.

“Jadi, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yg sudah dan akan dibeli. BUMN2 farmasi murni jadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70% yg dicanangkan pemerintah,” jelasnya.

Faisal juga mewanti-wanti jika ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada praktik mark up, maka BUMN farmasi wajib kembalikan kelebihan kepada pemerintah.

“Kalau audit BPK nantinya menemukan ada praktik mark up, BUMN farmasi wajib kembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Kalau ada unsur pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

“Saatnya meluruskan yang bengkok-bengkok. Akui kesalahan yang lalu, mari mengoreksinya, mulai lembaran baru demi selamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia, utamanya yang papa,” sambungnya.

Kemudian, dirinya mengingatkan pemerinth untuk tidak melakukan privatisasi kebijakan publik dari perusahaan swasta, BUMN serta pengusaha.

“Jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik. Jangan alihkan otoritas negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha (Kadin),” pungkasnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyatakan menunda jadwal vaksinasi gotong royong berbayar yang awalnya akan dimulai Senin (12/07) kemarin. #ric