Cerdas Digital Masyarakat Jangan Mengarah ke Potensi Yang Negatip

8

Suasana Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Sesi ke-18 Wilayah Sumatera 1 Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (9/7).(BP/IST)

Palembang, BP- Dengan kemajuan teknologi, Akses informasi bisa dengan mudah didapatkan. Namun, dengan kemajuan itu, jangan sampai malah mengarah pada potensi hal yang negatif,  salah satunya muncul pemahaman terorisme dan radikalisme melalui dunia digital.

“Cerdas digital adalah kemampuan masyarakat untuk waspada terhadap konten-konten digital, masyarakat tidak begitu saja menerima segala informasi yang tersebar melalui internet, terus mempertanyakan validitas konten dan sumber informasi yang didapat secara kritis, dan tidak menganggap kebenaran yang terkandung di dalam media digital sebagai realitas sosial itu sendiri,” kata Khairul Fahmi, S.IP. menyampaikan tema “Literasi Digital: Menangkal Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme” di hadapan peserta Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Sesi ke-18 Wilayah Sumatera 1 Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (9/7).

Apalagi menurutnya karakteristik dari gerakan tersebut adalah menebarkan kebencian, deprivasi relatif, kedangkalan nalar, dan disorientasi. Sedangkan praktiknya dengan propaganda, agitasi, kekerasan ekstrem, dan glorifikasi. Perangkat komunikasi dan internet telah memudahkan kelompok/jaringan terorisme, ekstremisme, dan separatisme untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, melakukan rekrutmen, hingga perintah aksi.

Menurutnya kesamaan terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan separatisme adalah sama-sama menggunakan kekerasan

Selain itu, literasi digital ditandai dengan setidaknya lima kemampuan sebagai berikut, melakukan pencarian efektif, melindungi informasi pribadi, memberikan credit, memahami jejak digital, dan menghargai opini.

Giliran pembicara kedua ,  Azwin Hamdani tampil dengan tema “Menangkal Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme”. Stereotipe adalah inti dari usaha/aksi propaganda, tujuannya untuk membuat persepsi bahwa segala sesuatu yang dilakukan selalu benar, sementara apa yang dilawan selalu salah dan buruk.

Baca:  Online Bisa Tingkatkan Penjualan Offline

Hoax tidak sepenuhnya mengandung informasi yang salah. Bisa jadi informasi itu kontennya benar tetapi konteksnya keliru. Tujuan dari propaganda adalah mereka mengharapkan perubahan perilaku sasaran audiens. Kita bisa menggunakan aplikasi Google reverse images search, cek informasi pembanding, dan analisa, untuk mengklarifikasi atau tabayyun digital. Jangan mudah membuat kesimpulan, saringlah sebelum sharing.

Webinar ini sendiri dimulai pukul 09.00 dibuka oleh moderator Irman Heryana.Kemudian menayangkan Lagu Indonesia Raya yang diikuti semua peserta webinar dan dilanjutkan dengan penayangan video keynote speech yaitu Semuel A Pangerapan, Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo RI.

Sementara itu, setelah disapa di awal webinar sebelum keempat narasumber memaparkan materinya, moderator Irman Heryana sempat berbincang dengan  Key Opinion Leader , konten createor asal Palembang Fikri Haikal dimana Fikri memberikan motivasi kepada kalangan muda untuk lebih bijak dan bertanggung dalam menshare konten-konten yang ada di medsos.

Pemateri ketiga Kolonel Inf. Heni Setyono, S. Psi., M.Si (Komandan Kodim 0418 Kota Palembang) melihat akar permasalahan terorisme  yaitu dimensi internasional dan dimensi nasional.

Berdasarkan Lazuardi Birru dan LSI (2010) yang pernah melakukan penelitian  terkait terorisme sosial keagamaan di 33 provinsi di Indonesia, masyarakat Indonesia masih rentan terhadap radikal berbasis sosial keagamaan.

Baca:  Kunci Sukses Pembelajaran Daring

“ Salah satu para meter dari kerentanan tersebut dilihat dari tingkat resistensi masyarakat terhadap tindakan –tindakan radikal masih belum kuat,” katanya.

Dan pemateri terakhir Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumsel Dr Periansyah SE MM dalam makalah berjudul Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan  menjelaskan berdasarkan undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang No 22 Jun 2018, definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban dengan motif ideologi, Politik, atau gangguan keamanan.

“Upaya yang dilakukan dalam mencegah terosisme dengan menghapuskan kesenjangan ekonomi dalam rangka mewujudkan  keadilan ekonomi, menghapus kesenjangan sosial dengan menerapkan kebijakan  publik yang berkeadilan, membangun program  kerjasama yang melibatkan  semua unsur masyaralat dan umat beragama, membudayakan  sikap toleran kepada semua lapisan masyarakat dan merangkul dan melibatkan kelompok oposan dalam berbagai kegiatan pemerintah,” katanya.

Tokoh NU Sumsel ini mengatakan, upaya yang dilakukan dalam mencegah terosisme dengan menghapuskan kesenjangan ekonomi dalam rangka mewujudkan  keadilan ekonomi, menghapus kesenjangan sosial dengan menerapkan kebijakan  publik yang berkeadilan, membangun program  kerjasama yang melibatkan  semua unsur masyaralat dan umat beragama, membudayakan  sikap toleran kepada semua lapisan masyarakat dan merangkul dan melibatkan kelompok oposan dalam berbagai kegiatan pemerintah.

Baca:  Cerdas Memilih Pijol Yang Terpercaya

Selain itu terus menerus menyampaikan budayakan melek litrasi digital kepada semua unsur masyarakat, tidak ikut menyebarkan disinformasi kepada masyarakat .

Lalu bagi toga,toma, topa dapat menyebarluaskan informasi yang berimbang dan dapat dipertangung jawabkan guna menjaga Indonesia, membudayakan sikap terbuka dan toleransi terhadap berbagai perbedaan dan menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.

Suryati Ali selaku Runner Literasi Digital wilayah Palembang Sumsel menyebutkan, webinar yang digelar Kemenkominfo RI bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel diikuti 141  orang peserta dari kalangan TNI , Polri, mahasiswa dan masyarakat umum. Selanjutnya untuk webinar selanjutnya diselenggarakan Sabtu , 10 Juli 2021 dengan tema “Membangun Demokrasi di Media Sosial”  yang tentunya bakal kembali menghadirkan empat narasumber berkompeten antara lain Dr. Gushevinalti, M.Si (Dosen Ilmu Komunikasi dan Penggiat Literasi Digital), Cecep Nurul Alam, S.T, M.T (Bidang Ahli ICT Kopertais II Jabar, Kepala Divisi e-Learning), Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si (Direktur Universitas Terbuka Palembang) dan Firdaus Komar, M.AP (Ketua PWI Sumatera Selatan).#osk