Izin Lingkungan Penimbunan Keramasan Melanggar Berbagai Aturan

225

Palembang, BP–Sidang mendengarkan keterangan saksi kasus izin lingkungan penimbunan Keramasan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang digelar pada Selasa (07/07).

Sidang tersebut dihadiri pihak penggugat melalui kuasa hukumnya Turiman, SH dan Yuliusman, SH serta pihak tergugat dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPM-PTSP) Palembang.

Kuasa hukum penggugat Turiman, SH saat ditemui seusai sidang mengaku cukup puas dengan keterangan saksi ahli dalam persidangan.

“Cukuplah, ahli tadi sudah menjelaskan masalah syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara, dia harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang masih berlaku, dan apabila itu diterbitkan berdasarkan undang-undang yang sudah tidak berlaku atau dinyatakan dicabut, maka dinyatakan batal atau tidak sah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yuliusman, SH mengatakan bahwa keterangan saksi ahli ini penting dalam rangka untuk memperkuat dalil-dalil yang yang sudah menjadi dasar hukum gugatan.

Baca:  Penimbunan Keramasan Untuk Kawasan Perkantoran Pemprov Sumsel Berpotensi Menimbulkan Banjir

“Kami yakin gugatan yang sudah kami sampaikan sudah sangat optimis, mudah-mudahan majelis hakim mengabulkan apa yang kami ajukan,” ungkapnya.

Selain itu, terkait dengan dalil-dalil yang ada dalam gugatan Turiman, SH menjelaskan yang pada intinya izin lingkungan penimbunan keramasan tersebut telah banyak melanggar aturan.


“Pertama, objek gugatan bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingungan hidup,” ujarnya.

Turiman, SH mengatakan izin tersebut diterbitkan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2021 yang sudah dicabut.

“Izin tersebut diterbitkan di tanggal 8 Maret 2021, artinya November sudah dinyatakan tidak berlaku tapi di Maret 2021 UU tersebut malah dirujuk sebagai dasar pembutan izin,” katanya.

Baca:  Aktifis: Penimbunan Keramasan Berpotensi Rugikan Negara Puluhan Milyar

Kemudian, Ia mengatakan izin tersebut juga merujuk PP No. 27 Tahun 2012 yang sudah dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021 yang telah berlaku pada tanggal 21 Februari 2021.

“Tapi keputusan izin tersebut diterbitkan berdasarkan dua aturan itu yang sudah tidak berlaku,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Turiman, SH menjelaskan yang kedua izin tersebut juga bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah UU No. 32 Tahun 2009 atau UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012.

“Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Perda tersebut menyatakan daerah kertapati yang meliputi daerah keramasan diantaranya sebagai kawasan perumahan, perdagangan, dan jasa. Bukan untuk lokasi perkantoran, jadi objek tersebut melanggar tata ruang,” jelasnya.

Baca:  Izin Lingkungan Penimbunan Rawa Kramasan Disoal

Kemudian, dalil ketiga yakni objek gugatan diterbitkan berdasarkan KA-AMDAL, AMDAL, RKL/RPL yang cacat substansi karena kekeliruan dalam penggunaan data.

“Sudah dilakukan penimbunan dlu, sedangkan saksi fakta menjelaskan sejak Oktober 2020, padahal izinya baru terbit di Maret 2021, sudah terjadi bentang alam terlebih dahulu. Terlebih juga tidak melibatkan ahli hidrologi dan sipil,” tukasnya.


Terakhir, Turiman, SH juga menuturkan pelaksanaan penimbunan juga tidak diumumkan ke publik dan terkesan diam-diam sehingga cacat prosedural.

“Sampai gugatan diajukan, itu tidak ada. Misal diumumkan di koran. Padahal pasal 2 Pemen LH No. 17 Tahun 2012 dan Perda Kota Palembang itu sendiri harus mensyaratkan dipublikasikan di masyarakat,” pungkasnya. #ric