Sidak Komisi IV DPRD Sumsel Diduga Bocor

14

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV DPRD Sumsel, terhadap sejumlah aktivitas bongkar muat di stockpile batubara tiga perusahaan  yaitu PT BAU, PT MAS dan PTBA, yang tepatnya  berada di belakang Stasiun KA Kertapati, atau samping Masjid Kiai Merogan , Palembang, Selasa (6/7) (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap sejumlah aktivitas bongkar muat di stockpile batubara tiga perusahaan  yaitu PT BAU, PT MAS dan PTBA, yang tepatnya  berada di belakang Stasiun KA Kertapati, atau samping Masjid Kiai Merogan , Palembang, Selasa (6/7).

Rombongan Komisi IV DPRD Sumsel dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho dan didampingi anggota Komisi IV DPRD Sumsel lainnya.

Turut hadir Plt Kadistamben Sumsel Hendriansyah , Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel dan perwakilan perusahaan.

 

Sidak dilakukan menindaklanjuti pengaduan warga sekitar, yang mengeluhkan banyak hal mulai dari pencemaran udara dan debu akibat aktivitas bongkar muat batubara tersebut

Baca:  Pemprov Sumsel Akui Penerimaan Pos Anggaran Lain-lain PAD Tidak Tercapai

Kedatangan rombongan komisi yang salah satunya membidangi masalah pertambangan umum, diduga bocor.

Hal tersebut terlihat dari kondisi di lokasi stockpile yang di hari biasa, selama dipenuhi debu yang berterbangan hingga masuk ke pemukiman warga termasuk ke dalam Masjid Kiai Merogan kini terlihat basah karena disiram air.

Padahal, sepanjang Selasa (6/7) Kota Palembang, khususnya di kawasan tersebut cuaca cerah dan tidak turun hujan.

“Kita juga memaklumi karena sebelum kesini surat telah kami layangkan kepada instansi terkait agar ikut mendampingi,” kata Ridho yang tak kuasa menahan raut kecewanya, Selasa (6/7).

Baca:  Silpa APBD Sumsel TA 2020 Capai Rp40,4 M

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel ini stockpile yang ditinjau lokasinya sangat dekat dengan pemukiman warga, terutama dengan Masjid Kyai Merogan, masjid bersejarah di Kota Palembang ini.

Ridho memastikan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang ketiga pucuk pimpinan ketiga perusahaan tersebut, untuk dilakukan dengar pendapat di Komisi IV DPRD Sumsel.

“Kalau harapan kami harusnya ini berlaku seperti selama ini, sehingga masyarakat tidak terkena imbas dan tidak dirugikan dengan operasional bongkar muat barubara. Belum lagi, kita lihat untuk instalasi pengolahan limbahnya juga dibuat seadanya, kami akan mintakan data kepada instansi terkait kalau terbukti melanggar kami minta untuk ditindak” katanya.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Apresiasi Rumah Pintar di Kampung Bahari

Sementara Manager Logistik PT BAU Purna menyatakan, pihaknya membuka diri akan masukan dari semua pihak untuk kemajuan usaha dan kota Palembang.

“Kalau soal debu kita sudah melakukan ritmen dan segala macam, sedang keluhan masyarakat kita tidak tahu warga mana,” katanya.

Sementara Kabid Gakum DLHP Sumsel, Yulkar Pramilub yang ikut mendampingi sidak Komisi IV itu menyebut, jika melihat hasil laporan rutin yang telah disampaikan evaluasinya rata-rata mereka sudah memenuhi hasil baku mutu.#osk