9 Fraksi di DPRD Sumsel Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Sumsel 2020

12

9 Fraksi DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menerima  dan menyetujui  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran  2020 untuk dijadikan perda sumsel melalui pendapat akhir fraksi- fraksi. Rapat berlangsung Senin (5/7)  di  gedung Paripurna DPRD Sumsel.(BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- 9 Fraksi DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menerima  dan menyetujui  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran  2020 untuk dijadikan perda sumsel melalui pendapat akhir fraksi- fraksi. Rapat berlangsung Senin (5/7)  di  gedung Paripurna DPRD Sumsel.

Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki didampingi HM Giri Ramandha N Kiemas dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya berserta kepala dinas dan OPD dan para undangan.

Seperti Fraksi Gerindra melalui juru bicara Raden Gempita, menyampaikan tentang nilai investasi jangka panjang gubernur belum memberikan jawaban subjek item investasi yang tidak meningkat. Mengingat pada rapat pairpuna sebelumnya hanya dijelaskan  penyumbang kenaikan terbesar PT Penjamin Kredit  Daerah dan PT Bank Sumsel Babel.

Baca:  HUT Provinsi Sumsel Ke-75, Muchendi Mahzareki Minta Terus Sosialisasikan Prokes dan Percepat Vaksinasi Guru

“Kiranya nanti di rapat berikutnya dapat di urai kembali secara rinci agar semua invesatsi daerah dapat di inventarisir dan kemudian dapat di ketahui prospek investasinya” katanya.

Kemudian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Meri Spd mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui dinas terkait agar pertanggungjawaban anggaran di kelolah sebaik mungkin agar tidak terjadi silpa ,
“Juga kita tekanan ke Badan Kesra, menyusulnya banyaknya proposal yang masuk untuk pembangunan masjid, sehingga jangan sampai  proposal bantuan masjid tersebut tidak tercover, kemudian terjadi silpa.” katanya.
Fraksi Demokrat, melalui Juru Bicara Tamtama Tanjung menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumsel agar lebih kreatif mencari sumbr sumber PAD dari sektor lainnya dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah lainnya yang non- pajak yang sudah ada.
 “ Guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan perkenomian masyarakat” ujar Tamtama.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel tentang raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran  2020 akan di lanjutkan kembali pada Senin 12 Juli 2021 dengan agenda Jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemadangan fraksi fraksi DPRD Sumsel tentang Raperda Pertanggung Jawaban APBD Sumsel tahun 2020.#osk

Baca:  Pemerintah Pusat Terbitkan UU Minerba yang Baru, Gubernur Sumsel Pertanyakan Belum Keluarnya PP