Ultimate magazine theme for WordPress.

Walhi Sumsel Kritisi Rencana OKI Pulp Terkait Penambahan Kapasitas Produksi

Direktur WALHI Sumsel, Hairul Sobri , Minggu (4/7) kepada wartawan di kantor Walhi Sumsel.(BP/IST)

Palembang, BP- PT OKI Pulp berencana akan melakukan penambahan kapasitas pabriknya meliputi penambahan proses produksi pulp (mechanical pulp) 700.000 Ton/Tahun, peningkatan produksi pulp (kraft pulp) dari 2.800.000 Ton/Tahun menjadi 7.000.000 Ton/Tahun dan tissue dari 500.000 Ton/Tahun menjadi 2.000.000 Ton/Tahun, serta penambahan kegiatan produksi Ivory Paper 1.200.000 Ton/Tahun dan produksi printing/writing paper 1.200.000 Ton/Tahun yang berada di desa Bukit Batu dan desa Jadi Mulya Kecamtan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Berdasarkan data yang didapat dari dokumen AMDAL 2021, setelah dilakukan analisis untuk memenuhi kebutuhan pabrik saat ini yang berkapasitas produksi 2.800.000 Ton pertahun, dilakukan perhitungan berdasarkan faktor konversi maka untuk memenuhi produksi tersebut kebutuhan kayu pabrik sebanyak 13.160.000 Meter kubik pertahun. Sementara pabrik PT. OKI Pulp hanya beroperasi 80% dari kapasitas terpasangnya (selengkapnya dalam tabel 1). Dengan rencana peningkatan kapasitas produksi pulp menjadi 7.000.000 Ton pertahun, dan pulp mekanik 700.000 Ton per tahun maka kebutuhan kayu diperkirakan mencapai 31.570.000 Meter kubik pertahun,” kata Direktur WALHI Sumsel, Hairul Sobri , Minggu (4/7) kepada wartawan di kantor Walhi Sumsel.

Menurut Hairul, pada dokumen AMDAL 2021 itu menyebutkan rencana pemasok utama sekaligus yang eksisting saat ini sebagai pemasok ada 12 perusahaan hutan tanaman dengan luas total tanamannya saat ini sekitar 786.277 Ha dari 1.177.727 Ha luas konsesinya. Estimasi produksi per tahun dari 12 perusahaan ini diperkirakan dapat mencapai 15.7 Juta Meter Kubik per tahun. “Sehingga jika rencana peningkatan kapasitas produksi ini direalisasikan, ada selisih kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi sekitar 16.000.000 Meter kubik/Tahun,” katanya.

Selain itu menurutnya, kinerja konsesi hutan tanaman Asia Pulp and Paper sendiri tidak meyakinkan untuk mampu menyediakan serat kayu yang dibutuhkan. Apalagi APP sendiri harus menyuplai dua pabrik lainnya, yaitu Lontar Papyrus dan Indah Kiat.

“Rencana peningkatan kapasitas produksi PT. OKI Pulp tidak terukur dan tanpa perencanaan yang matang dengan tidak memerhatikan kapasitas produksi kayu itu sendiri. Rencana peningkatan kapasitas yang terkesan terburu-buru tersebut berindikasi akan adanya upaya ekspansi hutan tanaman dengan luas sekitar 2 Juta Hektar yang berpotensi semakin massifnya deforestasi, konflik Sumber Daya Alam, dan perampasan lahan demi pemenuhan kebutuhan kayu PT. OKI Pulp,” katanya.

Dampak lingkungan dari pabrik pulp itu, bukan hanya berada di sekitar pabrik itu sendiri. Perluasan kapasitas pabrik pulp akan meminta banyak hal dari banyak tempat. Hutan dan gambut tidak dapat terbakar tiba-tiba, tapi risiko terbakarnya gambut meningkat drastis ketika gambut dikeringkan untuk kebutuhan memenuhi bahan baku kayu dalam jumlah besar lahan. Saat ini saja, setidaknya dari 7 konsesi yang memasok pabrik PT. OKI Pulp memiliki luasan lahan gambut mencapai 61 persen.

“Kerentanan ini terlihat dari 7 konsesi pemasok, semua mengalami kebakaran pada tahun 2015 dan tahun 2019. Risiko kebakaran ini akan tetap ada dan mungkin bahkan bertambah apabila kemudian APP menambah luas lahan tanamannya dengan cara melakukan deforestasi dan mengeringkan lahan gambut di berbagai tempat lain,” katanya.

APP dan para pemasoknya berhadapan dengan beberapa ratus konflik dengan masyarakat setempat dan pengguna lahan lain di areal konsesi hutan tanamannya seluas 2,6 juta Ha.

“Menurut penilaian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Rainforest Alliance, di setiap 38 konsesi grup terjadi konflik, yang melibatkan “ribuan warga masyarakat dari desa di dalam atau di sekitar areal konsesi APP yang mengalami sejarah ketegangan, konflik dan janji yang tidak terealisasi oleh APP dan HTI pemasoknya”. Pada banyak kasus, masyarakat tersebut sudah mempunyai hak atas lahan selama puluhan tahun atau lebih, dan menyatakan klaim atas lahan yang telah ditanami dan/ atau akan ditanami spesies kayu pulp oleh perusahaan. Asesmen oleh Koalisi NGO pada tahun 2019 mencatatkan bahwa ada 17 konflik aktif dan 82 potensial konflik di Sumsel, yang melibatkan lahan lebih dari 45.000 hektar,” katanya.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...