Ultimate magazine theme for WordPress.

Setara Institute Nilai Jawaban Jokowi Terhadap Kritikan BEM UI Jauh dari Substansi

Setara Institute Nilai Jawaban Jokowi Terhadap Kritikan BEM UI Jauh dari Substansi

Palembang, BP – Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menyayangkan tanggapan Presiden Joko Widodo terkait kritikan yang dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Menurut Ismail jawaban Kepala Negara itu hanya sekadar formalitas dan tidak masuk pada substansi kritik yang disampaikan mahasiswa.

“Anggapan tersebut terlihat dari konteks respons Presiden yang melihat kritikan tersebut sebagai bentuk ekspresi mahasiswa, bahkan juga menyebut sedang belajar mengekspresikan pendapat,” kata Ismail, Kamis (29/06).

Padahal menurut Ismail topik utama dari kritikan BEM UI tersebut yakni julukan King of Lip Service itu justru tidak mendapat tanggapan sama sekali.

Ismail mengatakan Presiden Jokowi bisa saja memberikan penjelasan soal kritikan itu, seperti ucapan Jokowi yang rindu di demo oleh masyarakat.

“Presiden seharusnya menjawab, serta menjelaskan kepada publik pelbagai hal yang menjadi substansi kritikan BEM UI, seperti mengapa tidak kunjung muncul saat didemo, padahal sebelumnya Presiden mengucapkan kangen di demo. Yang terjadi justru represifitas aparat terhadap demonstran,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ismail menyebut mantan Gubernur DKI itu juga tidak menjelaskan menyoal pelemahan lembaga antirasuah KPK.

Tak hanya itu, Ismail mengatakan Jokowi juga tidak menjawab soal pasal karet di UU ITE yang secara nyata dan kerap menimbulkan pelbagai kriminalisasi.

Ismail menilai seharusnya Presiden Jokowi tidak melihat kritik BEM UI hanya sebatas kebebasan berekspresi. Sebab, dalam berbagai kritik yang ada termasuk BEM UI, terdapat berbagai koreksi atas sejumlah persoalan di negeri ini.

Lebih lanjut, Ismail menuturkan, respons Jokowi kepada pihak kampus yang memanggil mahasiswanya karena melakukan kritik seharusnya menjadi teguran bukan hanya imbauan semata.

“Termasuk jika bentuk ekspresi tersebut adalah kritikan kepada pemerintah dan rektorat kampus,” tuturnya.

Ismail menjelaskan, di sisi lain pihak kamus harusnya memahami arti demokrasi, dengan begitu harapannya pendapat mahasiswa selalu hidup.

“Pejabat kampus seharusnya fasih berdemokrasi, sehingga kampus dapat menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan kemerdekaan pikiran,” pungkasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...