Presiden Jokowi Akan Berlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali

14

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan itu ditempuh seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

“Dan, hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga, Menko Perekonomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/21).
Ia mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartato untuk memutuskan waktu dimulainya PPKM darurat.

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan ini hanya diterapkan di Pulau Jawa dan Pulau Bali, karena di wilayah ini terdapat 44 kabupaten/kota dan tujuh provinsi.
“Kita adakan penilaian secara detail, yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan secara apa adanya,” katanya.
Ia mencontohkan, peta penyebaran Covid-19 di Jakarta Barat, penyebaran wabah mematikan itu telah merata di tingkat RT/RW.

“Artinya, sudah merata sehingga harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menggelar rapat virtual bersama sejumlah pemerintah daerah membahas rencana PPKM darurat pada Selasa (29/6/21).
Salah satu pemerintah daerah yang mengikuti rapat tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokoler Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji, PPKM Darurat rencananya akan dilaksanakan mulai bulan depan atau Juli 2021.

“Pembahasan mengenai wacana pemberlakuan PPKM Darurat rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2021,” kata Ditya kepada wartawan, Selasa (29/6/21).
Namun demikian, Ditya belum bisa menyampaikan soal teknis pelaksanaan selama penerapan PPKM Darurat tersebut.
Pasalnya, pemerintah pusat masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan saat ini sifatnya belum final.

Intinya, kata dia, akan ada pengetatan berdasarkan laju penularan Covid-19. Berdasarkan standar WHO, akan dibuat 4 tingkat.

“Teknis pelaksanaan belum bisa disampaikan, karena masih akan dibahas di pusat,” ucap Ditya.

Ditya melanjutkan, pengumuman penerapan PPKM Darurat nantinya akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Setelah ada pengumuman dari Presiden RI, baru teknis pengetatannya akan disampaikan,” ujar Ditya. #rid