Ultimate magazine theme for WordPress.

Pemkot Kembali Berhutang Rp116 Miliar, Fraksi PKB DPRD Kota Palembang Belum Terima Laporan

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sutami Ismail (BP/DUDY OSKANDAR

Palembang, BP- Meski cicilan hutang kepada pihak ketiga sebanyak Rp218 miliar masih belum lunas dan tengah berjalan, Pemerintah Kota Palembang kini sudah kembali meminjam kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebanyak Rp116 miliar.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sutami Ismail menilai hutang tersebut sah-sah saja  selagi untuk kepentingan masyarakat Palembang.

“ Karena kondisi saat ini PAD kita lagi menurun, sementara kota Palembang ini mengandalkan perdagangan dan jasa , dari segi itu saja PAD kita minim, hotel-hotel banyak tutup, trus tamu-tamu pariwisata, perdagangan, UKM lagi menurun sekarang, aku pikir untuk kemaslahatan umat  kota palembang ini kita setuju,” kata politisi PKB ini, ketika ditemui di Fraksi PKB DPRD Kota Palembang, Senin (28/6).

Dia menegaskan untuk berhutang haruslah  tepat penggunaan dana hasil berhutang itu , karena setiap hutang harus dibayar dan wajib di bayar.

Baca:  DPRD Sumsel Belum Tahu Ada Refocusing Anggaran Lagi

Hingga saat ini pihaknya belum menerima  laporan Pemkot Palembang terkait hutang Pemkot Palembang ke Fraksi PKB DPRD kota Palembang.

“ Sejauh ini belum ada laporan ke fraksi,”  dan dewan harus tahu mungkin  pimpinan sudah mengetahui itu,” katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, pemkot tengah mengupayakan untuk pembayaran hutang. Namun berencana untuk melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebanyak Rp116 miliar.

Dana ini bukan untuk bayar hutang, tapi untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kota Palembang,” katanya, Senin (21/6).

Baca:  Kantor Gubernur Sumsel di Revonasi, DPRD Sumsel : “Sudah Pernah Disarankan”

Zulkarnain mengatakan, pihaknya telah mencicil hutang tahun 2019/2020 pembangunan infrastruktur kepada pihak ketiga hampir 50 persen dari total hutang Rp218 miliar.

“Setengah lagi hutang yang belum dibayarkan ditargetkan selesai di Agustus 2021,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkot masih akan melihat kondisi keuangan daerah serta hasil serapan pendapatan asli daerah (PAD) di triwulan dua ini.

“Kalau hasilnya bagus keuangan siap ya bisa saja cepat namun bisa juga lewat target Agustus nanti semua tergantung kesiapan anggaran,” katanya.#osk

Baca:  Sering Tidak Hadiri Rapat, Pansus V DPRD Sumsel Usulkan Gubernur Ganti Kadisbudpar Sumsel
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...