BKN Beberkan Alasan Hasil TWK Pegawai KPK Bersifat Rahasia

24

Palembang, BP – Polemik hasil TWK yang terjadi ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya masih terus terjadi.

Sejumlah pihak terus mengaitkan polemik yang terjadi ditubuh KPK ini dengan hal-hal yang berbau politis.

Sehingga membuat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap alasan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK bersifat rahasia.

Awalnya Bima menjelaskan pihaknya menerima hasil TWK dari sejumlah lembaga penilai (asesor) berupa agregat atau kumulatif (bukan detil orang per orang) dalam bentuk dokumen yang tersegel.

Bima mengatakan hasil tersebut sudah diserahkan semuanya kepada KPK dan saat ini BKN tidak memegang dokumen apapun.

Bima menyebut pihaknya tidak bisa menjelaskan hasil TWK orang per orang karena hasil tersebut tidak termuat dalam dokumen tersebut.

Namun, Bima menuturkan jika hasil orang per orang peserta TWK tersebut dimintakan kepada pihaknya, maka BKN akan memintakan kepada pemilik instrumen dan data tersebut yakni Dinas Psikologi Angkatan Darat dan BNPT.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai memberikan keterangan kepada Komnas HAM RI pada Selasa (22/6/2021).

Hal itu disampaikan terkait pengaduan sejumlah pegawai KPK yang menduga adanya pelanggaran HAM dalam proses TWK.

“Jadi itu kalau IMB-nya ada di Dinas Psikologi Angkatan Darat, profilingnya ada di BNPT. Saya ditanya, kalau diminta bagaimana? Saya tidak tahu. Saya harus tanya dulu. Dinas Psikologi Angkatan Darat mengatakan berdasarkan Ketetapan Panglima TNI itu rahasia. Oke. Saya tanya BNPT, ini kalau profiling bisa tidak diminta? Profiling ini didapatkan dari suatu aktifitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” jelas Bima.

Ia pun kembali menegaskan bahwa sifat kerahasiaan tersebut bukan pihaknya yang menentukan melainkan Dinas Psikologi Angkatan Darat dan BNPT sebagai pemilik data tersebut.

“Apakah ini bisa dibuka? Bisa lah, informasi di Indonesia ini semuanya bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan supaya orang-orang yang memiliki informasi ini tidak disalahkan karena melanggar aturan,” kata Bima.

Akan tetapi, Bima menjelaskan harus melalui mekanisme penetapan pengadilan, data tersebut kemungkinan bisa dibuka jika kedua instansi pemilik data tersebut berubah pikiran sehingga dokumen tersebut bisa dibuka.

“Tapi kalau misalnya kemudian mereka berubah pikiran dan ini bisa dibuka, ya silakan saja. Ini kan pemilik informasi. Tersimpannya informasi itu tidak di BKN,” pungkasnya. #ric