RUU-KUP Tidak Cerminkan Nilai Keadilan

56

Oleh: Kgs. M. Ilham Akbar, S.H
Ketua Umum CPI & Pemerhati Hukum

 

SAAT ini masyarakat Indonesia seolah mendapat kejutan setelah bocornya draf revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun alasan Kementerian Keuangan dengan adanya revisi terhadap UU KUP
adalah sebagai bentuk reformasi perpajakan, antara lain adalah reformasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diharapkan dengan sistem perpajakan yang baru dapat memenuhi rasa keadilan dengan menngurangi distorsi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif.

Akan tetapi yang membuat publik terkejut adalah RUU-KUP berencana untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk sembako premium dan 1% untuk sembako kualitas medium. Dengan dalih orang yang mamou bayar justru tidak membayar pajak karena mengkonsumsi barang/ dan atau jasa yang tidak dikenai PPN. Tentunya walaupun RUU tersebut belum dibahas oleh DPR tetapi setidaknya pihak pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan dan Lembaga legislatif DPR-RI harus sangat berhati-hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wacana pengenaan PPN untuk sembako dalam draf revisi Undang-Undang Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang beredar, muncul dari redaksional Pasal 44 E. Klausul ini menghapus ketentuan Pasal 112 Angka 2 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 112 Undamg-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Adapun Angka 2 pada Pasal 112 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 4A UU PPN dan PPnBM, yang membahas  pengecualian pengenaan PPN dan PPnBM. Pasal 112 Angka 2 Ayat (2) Huruf b UU Cipta Kerja semula menyebutkan “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”, sebagai salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN. Di draf revisi UU KUP yang beredar, klausul ini dihapus.

Di dalam pembentukan suatu prodak hukum jika peraturan yang akan diberlakukan akan
menyangkut orang banyak maka setiap subjek hukum harus mengetahui subtansi dari kontroversi peraturan tersebut. Karena yang akan menanggung atas penderitaan suatu peraturan tersebut adalah subjek hukum tersebut. Akan terjadi disparitas sosial yang justru memecah belah persatuan.

Bangsa dikarenakan perusahaan besar mendapatkan tax amnesty dan juga masih adanya PPnBM 0% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat tetapi sembako yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia justru dibebankan pajak. Dikarenakan pajak merupakan cara suatu negara untuk mempertahankan suatu peradaban dan di dalam demokrasi semua warga negara sepakat untuk membayar pajak sebagai bentuk timbal balik untuk meminta adanya kesejahteraan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut Negara Kesejahteraan
(Welfare State). Hal ini telah diterangkan langsung melalui Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaan aliniea ke-4 yang menjelaskan bahwa:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan  Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat serta
kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Dalam konsep Negara Kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Thomas Aquinas mengemukakan tentang keadilan protektif (iustitia Protectiva), bahwa
setiap orang memperoleh bagian dari pengayoman baik secara pribadi maupun kelompok
masyarakat untuk kebebasan menciptakan kesejahteraan umum (bona comunia).

Melalui “keadilan protektif” terwujud kemajuan peradaban dan budaya serta tercapai kesejahteraan masing-masing warga masyarakat. Dengan demikian, tolak ukur “keadilan protektif” adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari pendapat Thomas Aquinas dapat disimpulkan bahwa norma hukum harus sejalan dengan kehidupan yang berubah-ubah dan harus se Karena nilai sendiri memiliki makna bahwa sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Ditambah lagi RUU-KUP terindikasi bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mencerminkan norma hukum yang menjunjung keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Secara jelas maksud dari pasal tersebut adalah untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam perekonomian negara. Dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan UUD 1945 sebagai norma tertinggi dalam hirerki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam membuat Undang-Undang yang merupakan turunan dari UUD
maka pemerintah dan DPR harus berhati-hati dan harus memperhatikan kehendak dan keinginan masyarakat agar hukum yang dicitakan dapat membawa kebahagian bagi rakyat (happiness).

Menurut Sartjipto Raharjo, “Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.” Hukum
harus mengandung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dijalankan selaras dengan hati nurani
manusia. Artinya norma hukum yang berlaku tidak boleh menguntungkan satu pihak tetapi
merugikan pihak lain. Apalagi hal ini menyangkut sembako yang menjadi kebutuhan pokok seharihari bagi rakyat Indonesia.Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa, tentunya jika RUU-KUP di sahkan tanpa memperhatikan faktor angka kemiskinan maka dapat berakibat bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Jika alasan pemerintah adalah untuk keadilan maka rasanya sangat tidak adil
jika sembako yang merupakan kebutuhan sehari-hari dikenakan PPN baik 12 % maupun 1%
karena hal ini bertentangan dengan makna keadilan itu sendiri. Di dalam Filsafat Hukum
menjelaskan bahwa perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebuk baik dan bermanfaat serta keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah agar timbulnya keadilan.

Dapat diartikan jika norma hukum tidak memperhatikan bagaimana saat ini rakyat harus
bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 justru di tambah lagi dengan harga kebutuhan pokok mereka diberikan PPN maka sama saja keadilan yang dimaksud oleh pemerintah justru bertentangan dengan arti dari keadilan itu sendiri.

Semoga pihak pemerintah dan DPR dapat bijak sesuai dengan tcita-cita bangsa Indonesia
untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tidak menambah beban baru bagi masyarakat Indonesia.#