Insentif Honorer Guru di Sumsel Terkendala Penamaan di Kemdikbud

25


Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diterima Slamet Endrato selaku Kasubdit Wilayah 1 Otda Kemendagri dan  Maya Restu Sari selaku Analis Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kamis (10/6).(BP/IST)

Palembang, BP- Buntut belum cairnya insentif guru honor di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membuat  Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diterima Slamet Endrato selaku Kasubdit Wilayah 1 Otda Kemendagri dan  Maya Restu Sari selaku Analis Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kamis (10/6).

Rombongan  Komisi V DPRD Sumsel dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli ,Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang   insentif guru honor Sumsel yang ditunggu masih dalam kajian Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

“Mengingat dalam pembuatan Pergub harus di fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan total Kabupaten/kota di fasilitasi Pemerintah Provinsi,” katanya,

Baca:  “Ini Adalah Tahapan Pemilu Yang Terpanjang”

Hal ini menurut politisi PKS di atur dalam Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bagian kedua di Pasal 15 bahwa untuk guru yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan maslahat tambahan dalam hal ini insentif.

“Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan  (PTK) honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel adalah 14.174 orang yang terdiri dari 9.940 orang guru honorer dan 4.234 pegawai honorer. Jika dibandingkan dengan jumlah PNS yaitu 8.066 guru PNS dan 672 pegawai PNS di sekolah, maka perbandingannya sangat tidak seimbang,” katanya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) jumlah sekolah pada jenjang SMA Negeri adalah 327 sekolah, jumlah sekolah pada jenjang SMK Negeri adalah 116 sekolah, dan jumlah sekolah pada jenjang SLB Negeri adalah 14 sekolah. Sedangkan untuk jumlah peserta didik pada jenjang SMA Negeri adalah 156.651 orang, untuk jumlah peserta didik pada jenjang SMK Negeri adalah  71.095 orang dan untuk jumlah peserta didik pada jenjang SLB Negeri adalah 1.641 orang.

Baca:  Kepala BNPB Apresiasi Peran DPRD Sumsel Terkait Penanggulangan Karhutla

“Sehingga total sekolah negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 457 sekolah dengan 229.387 orang peserta didik. Sebagian yang mengabdi dan berjuang untuk memajukan peserta didik di sekolah itu adalah PTK Honorer,” katanya.

Karena itu menurut Syaiful berdasarkan hasil diskusi dengan Kemendagri soal rancangan Pergub insentif PTK Honorer ini terkendala pada penamaannya karena duplikasi dengan peraturan di Kemdikbud.

Baca:  Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Geram Susah Berkoodinasi Dengan BBPJN II Sumbagsel

“Maka dapat diajukan opsi pilihan untuk mengubah namanya dari insentif menjadi maslahat tambahan sesuai  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada bagian kedua di Pasal 15 bahwa untuk guru yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan maslahat tambahan,” katanya.

Namun menurut hasil diskusi menurut Syaiful karena beda sumber dana tentu seharusnya tidak menjadi masalah kalaupun namanya tetap insentif.#osk