Belasan Rumdin Milik Kodam II Sriwijaya di Tertibkan

29

Ratusan prajurit TNI AD bersama unsur kepolisian dan Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban terhadap warga yang menghuni rumah dinas (Rumdin) Pomdam II/Sriwijaya, Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, Rabu (9/10).(BP/IST)

Palembang, BP- Ratusan prajurit TNI AD bersama unsur kepolisian dan Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban terhadap warga yang menghuni rumah dinas (Rumdin) Pomdam II/Sriwijaya, Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, Rabu (9/10). Pengosongan dilakukan lantaran rumah dinas tersebut masuk ke dalam barang milik Negara, sehingga diperuntukkan untuk prajurit yang aktif.

Penertiban ini dimulai sejak pukul 06.30 dengan dikawal penjagaan ketat.

Dari pantauan di lapangan, setidaknya ada 10 truk TNI yang diturunkan di lokasi penertiban.

Awak media juga tidak diperkenankan untuk mendekat ke lokasi penertiban dan hanya bisa mengambil gambar dari luar kompleks.  Diketahui, sebanyak 287 personel gabungan diterjunkan dalam penertiban ini. Terdiri dari 258 anggota TNI dan 29 lagi terdiri dari gabungan Polri, Satpol PP, PDAM dan PLN.

Kapendam II/Sriwijaya Caj Drs. Jono Marjono mengatakan, proses penertiban penghuni rumah dinas sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama sejak tanggal 16 Oktober 2020. Kemudian kembali melayangkan surat peringatan kedua tertanggal 3 November 2020 dan surat peringatan ketiga tertanggal 23 November 2020.

“Terakhir kami memberikan surat pemberitahuan untuk pengosongan rumah dinas pada tanggal 27 Mei 2021. Namun karena pemberitahuan tidak dihimbau, kami terpaksa melakukan penertiban dengan tetap mengedepankan humanis dan kekeluargaan. Alhamdulillah lewat negosiasi yang kita lakukan, penghuni rumah mau pindah bahkan mengangkat sendiri barang mereka,” katanya, Rabu (9/10).

Baca:  Kodam II/Swj Akan Gelar Bazar

Menurutnya penertiban dilakukan terhadap 12 rumah dinas yang ada di komplek Pomdam II/Swj. Saat ini, belasan rumah tersebut dihuni oleh anak atau cucu dari purnawiran TNI AD.

Sementara, rumah dinas sesuai aturan hanya diperuntukkan untuk prajurit TNI dan PNS TNI AD yang aktif dan telah mendapatkan persetujuan dari Pangdam II/Swj berupa surat perintah dan surat izin penghunian (SIP)

Jono menjelaskan, penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan rumah dinas sesuai dengan fungsi sebenarnya.

Yakni sebagai tempat tinggal bagi para TNI aktif, purnawirawan atau Warakawuri.

Sedangkan rumah tersebut saat ini justru dihuni oleh anak cucu dari purnawirawan yang sudah meninggal dunia.

“Sesuai aturan rumah dinas ini termasuk dalam golongan dua. Maka diperuntukkan untuk anggota yang masih aktif, purnawirawan atau warakawuri. Setelah itu, anak cucunya tidak berhak. Maka itu kami lakukan penertiban,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, rumah dinas yang sudah diterbitkan selanjutnya akan diperuntukkan bagi anggota aktif TNI.

“Keberatan dari penghuni rumah yang ditertibkan, mungkin karena mereka merasa sudah lama tinggal disana. Tapi mereka sudah kita beri penjelasan. Alhamdulillah mereka mengerti, bahkan ada yang bersedia mengeluarkan barang-barangnya sendiri,” katanya.

“Tapi kami juga sudah menyiapkan tim untuk pengangkutan barang. Kita siapkan truk, kemanapun barang itu mau dibawa, kita siap untuk mengantar,” katanya.

Baca:  Pomdam II Sriwijaya Selidiki Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi Fera Oktaria

Sebelumnya para penghuni rumah Rumdin  Pomdam II/Sriwijaya, Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang mengklaim sebagai ahli waris rumah tersebut.

“Awalnya ada 12 rumah yang dapat surat pemberitahuan pengosongan. Tapi sekarang bertambah 2 lagi. Jadi total ada 14 rumah yang kabarnya akan dikosongkan,” kata Rini Sunarji salah satu warga yang rumahnya akan diterbitkan, Selasa (8/6).

Tak hanya Rini, seluruh warga yang rumahnya akan ditertibkan juga menolak keras adanya rencana tersebut.

Dari pantauan di lapangan, warga sengaja memasang poster berisi penolakan di depan rumah yang akan ditertibkan.

“Hargai perjuangan dan jasa para pahlawan beserta keluarga pejuang,” bunyi poster yang dipasang warga.

Dikatakan Rini, ia dan keluarganya sudah menempati rumah dinas tersebut sejak tahun 1967 silam.

Ayahnya adalah Mayor (Purn) Sunardji Wijaya yang kini sudah wafat.

Menurutnya, hunian yang hingga kini mereka tempati sudah bukan lagi diperuntukkan sebagai rumah dinas.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan NOMOR.SKEP/111/IX/1980 yang dikeluarkan oleh Tri Sutrisno yang saat itu menjabat Panglima Kodam II Sriwijaya.

Adapun surat tersebut berbunyi, penghapusan bangunan perumahan yang bouwvalling di Garnizun Palembang.

Dengan rincian, memutuskan menghapus dari daftar registrasi perumahan dinas AD atas bangunan rumah tinggal/rumah murah di Garnizun Palembang.

Baca:  Kodam Sriwijaya Isi Minggu Militer Dengan Diskusi LGBT

“Total ada 6 kompleks yang dapat SK itu termasuk di sini. Untuk yang di Balayuda dan Seduduk Putih, bahkan mereka sudah punya sertifikat. Tapi kami tidak punya (sertifikat). Soalnya, waktu mau diurus, orang Kodam tidak mau mengeluarkan surat petunjuk untuk direkomendasikan BPN,” katanya.

Rini sangat berharap rencana penertiban bisa dibatalkan.

“Ada 5 orang yang menetap di rumah sekarang. Ini kan ada surat keputusan dari Pak Tri Sutrisno. Ini sudah kuat membuktikan bahwa rumah ini bukan lagi rumah dinas,” katanya.

M Wisnu Oemar, kuasa hukum para warga yang rumahnya akan diterbitkan menilai, ada hak dari para kliennya yang tidak diberikan sebagaimana mestinya.

“Yang jelas kami menolak ada pengosongan karena hak klien kami ada. Karena ada surat dari Panglima Kodam II Sriwijaya, waktu itu bapak Tri Sutrisno yang melepaskan Perumahan ini dari aset TNI. Jadi (rumah) ini sudah jadi milik siapa yang menempatinya,” katanya.

Untuk itu, Umar mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk menemukan titik temu dari persoalan ini.

“Oleh karenanya sebagai upaya hukum, maka kami akan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, kepada panglima TNI atau setidak-tidaknya ke komnas HAM agar pejabat-pejabat yang terlibat ini bisa diproses,” katanya.#osk