Ultimate magazine theme for WordPress.

Arifin Kalender : “Masak, Menjalankan Undang-Undang Melanggar HAM”

Arifin Kalender (BP/IST)

Palembang, BP- Aksi perlawanan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus berlanjut.

Teranyar, mereka sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Arifin Kalender , sesuai UU NO 26 tahun 2000 masalah pelanggaran HAM telah diatur dua pelanggaran HAM berat yaitu genosida yang merupakan sebuah perbuatan dengan cara pembantaian atau pembunuhan secara massal yang dilakukan dengan sistimatis terhadap suatu kelompok, ras, bangsa, suku , agama dan sebagainya  guna memusnahkannya.

Baca Juga:  MMK Sumsel Minta Kejari Palembang Usut PDAM Tirta Musi Dan PT SP2J

Kedua, kejahatan kemanusiaan , merupakan perbuatan kejahatan   yang ditujukan kepada  penduduk sipil guna kepentingan suatu kelompok dan individu contohnya mencegah kelahiran, perbudakan, pengusiran atau pemindahan suatu penduduk secara paksa , pemerkosaan, kejahatan apartheid, penghilangan orang secara paksa dan sebagainya.

“ Ini jelas pelanggaran HAM berat terjadi baru Komnas HAM turun, kenapa tidak Komnas HAM mengurusi kejahatan kemanusiaan di masa lalu seperti kasus Munir yang sampai saat ini belum terselesaikan  dan terbaru kasus Komnas HAM yaitu gerakan kelompok kriminal teroris bersenjata di Distrik Ilaga Kabupaten  Puncak, Papua  dimana 1 korban meninggal Dunia pada Kamis 3 Juni 2021 maupun 3 korban meninggal dunia pada Jumat 4 Juni 2021, di Bandar Udara Aminggaru kabupaten Puncak, Papua, itu jelas gerakan pelanggaran HAM dan ini yang harus dikejar oleh Komnas HAM bukan pelaksana undang-undang yang di kejar Komnas HAM,” kata Arifin, Selasa (8/6).

Baca Juga:  “Percuma Kito “Mendep” Dirumah, Kalau Orang Dari Luar Masih Bebas Masuk Palembang”

Pihaknya meminta Komnas HAM  tidak terbawa arus oleh group Novel Baswedan cs ini, karena dia menuding Novel Baswedan memiliki catatan pelanggaran HAM berat waktu menjabat Kasat Reskrim di Bengkulu.

“ Bukan KPK yang melaksanakan undang-undang , KPK yang dipanggil, jadi kita kembali kita minta silahkan Komnas HAM berjalan dengan apa adanya jangan turut campur  interen  KPK,” katanya.#osk

Baca Juga:  CPI dan Dispus Sumsel: Sirah dan Literasi Untuk Kesejahteraan Negeri

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...