Peran Aktif Masyarakat Dalam Memberantas Pungutan Liar

56

Oleh:

Kgs. M. Ilham Akbar S.H
Ketua Umum CPI & Alumni FH Universitas Sriwijaya (Unsri)

Dewasa ini dapat dipastikan jika semua warga negara Indonesia pasti pernah berurusan
dengan pelayanan publik. Bahkan subjek hukum orang/manusia yang baru lahir akan segera
mengurus akte kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh orang tuanya sebagai
bentuk identitas bahwa anak tersebut tercatat di NKRI yang memiliki hak sipil dan hak politik
sebagai warga negara. Namun penulis kali ini lebih fokus kepada pembahasan mengenai pelayanan publik.

Sering kali masyarakat awam mendapati oknum-oknum pegawai pemerintahan meminta pungutan liar “Pungli” kepada subjek hukum yang sedang memiliki urusan dengan instansi
mereka, sehingga tak jarang masyarakat yang tidak mengerti apa-apa harus mengeluarkan uang lebih untuk memperlancar urusan mereka melalui jasa calo dengan tarif tinggi. Tetapi ada juga oknum dari instansi terkait yang terkadang meminta imbalan berupa uang setelah urusan administrasi pelayanan publik selesai padahal subjek hukum tersebut sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlalu. Tentunya jika hal semacam ini terus dibiarkan dan tidak dipedulikan oleh masyarakat maka akan sangat mencoreng wajah instasnsi terkait.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dimaksud adalah segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Pelayanan publik merupakan salah satu hal yang terpenting dari majunya
pemerintahan suatu negara. Ada tiga pilar pokok yang mendukung suatu bangsa dalam
melaksanakan good governance, yakni pemerintah, civil society (masyarakat), dan dunia usaha.

Suatu tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (clean government), pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Gelombang reformasi telah bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Salah satu (300) latar belakang bergulirnya reformasi adalah masyarakat kecewa kepada pemerintah. Pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah tidak memiliki haknya lagi.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk
mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga terdapat suatu penyakit yang menyerang keberlangsungan pelayanan publik tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada ketentuan
pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya tidak bisa terlepas dari masyarakat, masyarakat yang terdiri dari sekolompok orang atau manusia selalu membutuhkan pelayanan, meskipun pelayanan publik tidak bisa terlepas pada admimisitrasi yang  diatur oleh Negara.

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi
pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachmadi, 2008).

Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pungli pun termasuk ke dalam kategori maladministrasi dikarenakan adanya ketidak jujuran (dishonesty) dan adanya praktek kebohongan (deceitful practice).

Menurut Undang-Undang nomor 37 Tahun 2009 Tentang Ombudsman menjelaskan bahwa maladministrasi adalah sebagai perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang lain untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:.

  1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

  2. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari
    pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

  3. Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

  4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

  5. Terbatasnya sumber daya manusia.

  6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
    Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya
    praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis
    melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya “memberi” masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa “memberi” kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat terbiasa memaklumi adanya pungli:

  7. kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pungli adalah maladministrasi.

  8. budaya masyarakat yang mudah memaafkan dan mengikhlaskan yang cukup besar.

  9. Tidak adanya keberanian masyarakat dalam melaporkan apabila adanya perbuatan pungli karena khawatir mendapatkan intimidasi dan tidak mau berurursan dengan proses hukum.

  10. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pungli. Dalam artian cukup membayar pungli, masyarakat tersebut mendapatkan kemudahan dalam layanan.

Dari keempat faktor tersebut maka dapat disimpulkan perlunya kesadaran langsung dari masyarakat untuk memberantas Pungli.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar atau lebih dikenal (SABERPUNGLI). Peraturan ini sendiri diterbitkan
dikarenakan pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat memiliki peran penting untuk mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance) dengan berani untuk tidak menggunakan jasa calo dan harus berani
melaporkan oknum-oknum yang “memeras” kepada pihak terkait melalui Satgas Saber Pungli atau setidaknya melaporkan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

LAPOR telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Tentunya masyarakat dalam memberikan laporan harus memperhatikan dua alat bukti baik
saksi atau dokumen, dan ditekankan dapat merekam kejadian pungli tersebut .Masyarakat pun jangan takut untuk menghubungi rekan-rekan media baik cetak maupun online selaku pilar Demokrasi ke-empat. Dengan keberanian dari masayarakat maka dengan sendirinya praktik pungli akan hilang secara sendiri.

Semoga Pelayanan Publik di Republik Indonesia kedepannya semakin baik dan tidak ada
lagi praktik pungutan liar sesuai dengan konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance).#