Plh Bupati OKU Vidcon Terkait Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah

19

Plh Bupati OKU Edward Candra saat menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor secara virtual di Ruang Video Conference Pemkab OKU, Kamis (27/5/2021).

Baturaja, BP – Plh Bupati OKU Edward Candra menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 Dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat Secara Virtual Bertempat di Ruang Video Conference Pemkab OKU, Kamis (27/5/2021).

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

“Pengawasan anggaran harus di kawal dengan ketat agar tidak salah gunakan apalagi mengarah ke tindak korupsi tidak ada toleransi apalagi pasa saat pandemi Covid-19 dalam penghemat anggaran untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” kata Presiden Jokowi.

Pada tahun 2021, dikatakan Jokowi, adalah tahun percepatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi indonesia saat ini tumbuh 0,7 persen target di kuartal kedua melompat 7 persen bukan hal yang mudah untuk mencapainya.

Baca:  Gubernur Sumsel Letakkan Batu Pertama Pembangunan Pesantren Modern Nur Ihsan

“Oleh sebab itu orkestrasi harus betul-betul terkelola dengan baik. Saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi Rp.700 trilyun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat,” paparnya.

Jokowi menekankan, kepada BPKP dan APIP, yang pertama percepatan belanja pada Kementerian, Lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah agar pengawasan terus di kawal dan ditingkatkan. Realisasi belanja pemerintah masih rendah sekitar 15 persen untuk APBN, 7 persen untuk APBD.

Pada kuartal 1 pengadaan barang dan jasa dari kementerian, lembaga baru sekitar 10,98 persen, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah pada angka masih rendah kurang dari 5 persen yang harus di teliti dan di kawal. APIP, lanjut Presiden harus mencari penyebab lambat belanja daerah.

Baca:  PLH Bupati OKU Serahkan Bantuan Untuk Korban Bencana Puting Beliung

Tugas BPKP dan APIP mengawal anggaran belanja, dengan harapan anggaran dapat direalisasikan dengan cepat dan akuntabel, transparan dan tepat sasaran karena pada kuartal 2 bukan hal yang mudah mencapai 7 persen, namun dengan kerja keras realisasi angka itu bukan hal yang mustahil.

Di sisi lain, Jokowi mencontohkan ada program pembangunan tidak jelas sasaran sehingga tidak mendukung tujuan dan kegiatan yang lainnya antara pemerintah pusat dan daerah yang masih sering terjadi. Seperti ada waduk, tetapi tidak ada irigasi, pelabuhan baru tidak ada akses jalan, untuk itu Jokowi instruksikan kepada Kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan daerah agar selalu ada sinergi dalam rencana setiap program pembangunan. Yang ketiga adalah mengenai akurasi data masih menjadi persoalan seperti terjadi pada penyaluran dana Bansos masih tumpang tindih. Data penyaluran bantuan lainnya harus diperbaiki. Dalam hal ini agar BPKP dapat memanfaatkan laboratorium data untuk membantu penyempurnaan basis data yang akurat dan tepat dan jelas.

Baca:  Pemkab OKU Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel  

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 mengangkat tema “Kawal Efektifitas Belanja Pulihkan Ekonomi”.

Hadir mendampingi Plh Bupati OKU, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala OPD serta Kabag dilingkungan Pemkab OKU. #yan