Sengketa Pulau Kemaro, DPRD Kota Palembang Minta Pemkot Palembang  Berkoordinasi Dengan Zuriat Kyai Merogan

41

Sutami Ismail (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Berdasarkan saran-saran dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Palembang, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang  diminta meninjau ulang melakukan pembangunan di Pulau Kemaro sebelum clear  status lahan Pemkot Palembang yang kini bersengketa dengan zuriat Kyai Merogan.

“ Ada koordinasilah antara masyarakat, dengan zuriat Kyai Merogan dengan Pemkot Palembang agar tidak ada saling klaim, “ kata anggota DPRD kota Palembang Sutami Ismail, Selasa (25/5).

Baca:  Arfani, PAW DPRD Kota Palembang H Endar

Selain itu menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang telah berjanji dengan pihak DPRD Kota Palembang akan menyelesaikan sengketa lahan dengan zuriat Kyai Merogan secara musyawarah dan mufakat.

Dia menyarankan Pemkot Palembang  harus memperjelas status lahan di Pulau Kemaro sebelum melakukan pembangunan di Pulau Kemaro lebih lanjut.

Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli  bersama  Zuriat Kyai Merogan  mendatangi kantor BPN kota Palembang, guna menindaklanjuti proses protes terhadap tanah Pulau Kemaro yang diklaim  pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Senin (24/5).

Baca:  PAD Tak Capai Target , DPRD Palembang Sebut Pasar di Palembang Banyak Kosong

Sebelumnya juru bicara Kyai Merogan  Dedek Chaniago bersama Penasehat  Kyai Merogan,  Benny Mulyadi , zuriat Kyai Merogan Msy Komariah, tim pendamping, Deosi menjemput  Mgs Syaiful Padli di Fraksi PKS DPRD Sumsel untuk bersama-sama ke kantor BPN Kota Palembang.

Rombongan tersebut  akhirnya bertemu dan berdialog bersama Kepala BPN kota Palembang, Norman Subowo  dan stafnya diruang kerjanya.#osk

Baca:  Empat Pimpinan DPRD Palembang Diambil Sumpah Jabatan