Sultan Heran Negara Bisa Kebobolan Bayar Gaji 97.000 PNS Misterius

19

Sultan B Najamudin

Jakarta, BP–Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data PNS belum diperbarui. Bahkan, banyak data PNS tidak jelas atau misterius.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan (24/5), ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri, tidak ada orangnya. Namun pemerintah masih membayar gaji mereka.

Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014. Saat itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berharap program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se Indonesia.

Baca:  Dubes Ethiopia Tertarik Tingkatkan Investasi di Indonesia

“Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lain yang nyatanya ASN fiktif”, ujar Sultan di Jakarta, Senin (24/5).

Sultan juga minta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit.

Perlu ditelusuri dan diaudit kemana uang pembayaran gaji 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut. Dan perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur lain yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik.

Baca:  Komisi III Akan Panggil Kapolri

Adapun BKN meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.

Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Baca:  Upaya Fraksi PKS Mengokohkan Semangat Nasionalisme Generasi Bangsa Pecah

Sultan meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.

“Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar, “papar Sultan.#duk