BPK RI Sebut Perencanaan Preservasi Jalan Sumsel TA 2016-2020 Tidak Didasarkan Data Yang Valid dan Akurat

61

#Sumsel Raih WTP dari BPK RI

Suasana rapat paripurna istimewa DPRD Sumsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumsel,  Rabu (19/5). (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP-Target capaian indikator kinerja jalan provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam kondisi mantap ternyata di sorot pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Diketahui perencanaan kegiatan preservasi jalan Sumsel   tahun anggaran (TA) 2016-2020 ternyata tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid dan akurat.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua BPK RI, Dr Agus Joko Purnomo,M.acc,. Ak.CA, CSFA, CPA CFRA pada rapat paripurna istimewa DPRD Sumsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumsel,  Rabu (19/5).

Rapat paripurna tersebut di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dan Muchendi Mahzareki dan dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru , Kepala OPD dan para undangan.

Baca:  Insentif Honorer Guru di Sumsel Terkendala Penamaan di Kemdikbud

Juga hadir  auditor utama keuangan negara V BPK RI Dr Ahsanul Haq, Kepala BPKP Perwakilan Sumsel Hari Purwaka.

“Pelaksanaan fisik kegiatan preservasi jalan belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam me mitigasi degradasi yang menghambat capaian kemantapan jalan belum sepenuhnya memadai,” kata Agus saat menyampaikan sambutannya di rapat paripurna istimewa  tersebut.

Selain itu, permasalahan signifikan lain yang harus segera ditindaklanjuti diantaranya pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal. Kekurangan paket  volume paket pekerjaan belanja modal pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan denda keterlambatan yang belum dikenalan, termasuk belum tertibnya penatausahaan aset tetap Pemprov Sumsel.

Baca:  HUT Provinsi Sumsel Ke-75, Muchendi Mahzareki Minta Terus Sosialisasikan Prokes dan Percepat Vaksinasi Guru

Meski begitu, Joko menyebut dari pemeriksaan yang telah dilakukan atas LKPD Provinsi Sumsel tahun 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Capaian ini semoga menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Dibagian lain, Joko menyebut dari iktisar hasil pemeriksaan LHPD atas keuangan daerah tahun anggaran 2020 dari total 1.870 rekomendasi sudah sebanyak 1.139 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sepanjang tahun 2005-2020. “Artinya tersisa 641 rekomendasi atau sekitar 35 persen yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumsel,” katanya.

Sedangkan Gubernur Sumsel, Herman Deru menyebut dari lubuk hati terdalam Pemprov Sumsel bersama DPRD Sumsel menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran BPK RI, BPKP Perwakilan Sumsel serta tim auditor yang telah menyelesaikan pemeriksaan LHP atas LKPD Sumsel TA 2020. “Dengan kembali didapatnya predikat WTP ini semoga menjadi motivasi dalam upaya peningkatan kinerja kepada OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dalam pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara,” katanya.

Baca:  Sidak Komisi IV DPRD Sumsel Diduga Bocor

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati penyerahan LHP atas LKPD dari BPK RI kepada Pemda dan DPRD guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Hadir di paripurna istimewa penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Sumsel ini diantaranya auditor utama keuangan negara V BPK RI Dr Ahsanul Haq, Kepala BPKP Perwakilan Sumsel Hari Purwaka.#osk