Arifin Kalender: KPK Itu Pelaksana Undang-Undang Bukan Pembuat Undang-Undang

77

Arifin Kalender (BP/IST)

Palembang, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelaksana Undang Undang, bukan pembuat Undang Undang.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , Arifin Kalender.

“Karena itu KPK melaksanakan segala peraturan perundang undangan harus dijalankan dengan selurus lurusnya.,” katanya, Selasa (18/5).

Menurutnya, dalam UU No 19  Tahun 2019 Tentang KPK, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 Tentang  Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dan disebutkan syarat alih pegawai KPK menjadi ASN dan diatur lagi dalam peraturan komisi KPK No 1 Tahun  2021 tentang mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur syarat-syarat  menjadi ASN yang salah syarat adalah setia  kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah,” katanya.

Baca:  Arifin Kalender Beri Apresiasi dan Penghargaan Terhadap Kinerja KPK

Lalu tidak terlibat organisasi terlarang pemerintah dan undang undang.

Selanjutnya KPK bekerjasama dengan BKN. BKN melaksanakan test wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK sebanyak 1351 orang .

“Hasilnya lulus atau memenuhi syarat 1274 orang dan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat 75 orang, tapi  kenapa sekarang dipersoalkan , karena materi test wawasan kebangsaan yang disalahkan,” katanya.

Baca:  “Stop Dulu Pejabat Pemkot Dinas Di luar”

Yang memenuhi syarat justru lebih banyak 1274 orang, artinya  menurut Arifin alat ukur test wawasan kebangsaan tidak bermasalah.

“Materi test dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang sah, BKN bersama Tim Assesment yang profesional.  Dari 1351 peserta yang di tes dalam TWK yang tidak  memenuhi syarat hanya 75 orang, sedangkan yang memenuhi syarat 1274 orang. Kita harus akui dan menghormati juga bahwa  materi, metode dan alat tes tidak ada yang salah. Buktinya banyak yang lulus sebanyak 1274 orang,” katanya.

Baca:  Massa MMK Sumsel Pertanyakan Audit BPK Terkait Proyek Jalan Beton OI dan OKUT

Dan bagi yang tidak penuhi syarat menurutnya harusnya ksatria tidak perlu  menyalahkan materinya atau salahkan orang lain,  tapi harusnya introspeksi ke dirinya sendiri kenapa yang lain bisa, saya tidak bisa.

“Jangan sampai kita  tergiring pada upaya menggiring opini bahwa justru yang memenuhi syarat 1274 peserta  dianggap yang bermasalah,” katanya.

1
2