Ultimate magazine theme for WordPress.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel Sempat Memanas, Dua Anggota DPRD Sumsel Saling Interupsi

Solehan Ismail (BP/IST)
Zulfikri Kadir (BP/IST)

Palembang, BP- Suasana rapat paripurna XXX DPRD Sumsel dipimpin RA Hj Anita Noeringhati,SH,MH dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya  mendadak memanas,  Senin (10/5).

Lantara terjadi adu argumen antara dua wakil rakyat yang sama-sama melakukan interupsi. Yakni antara H Solehan Ismail dari Fraksi Gerindra dengan H Zulkifli Kadir dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kejadian bermula pada saat Solehan yang pertama kali menginterupsi pimpinan sidang soal larangan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka serta larangan mudik di Sumsel.

Solehan membandingkan di satu sisi ada pelarangan untuk melaksanakan sholat ied di sejumlah kabupaten/kota di Sumsel salah satunya Palembang.

“Kalau bisa Gubernur Sumsel menjadi gubernur kedua setelah Gubernur Sumut yang memberikan kesempatan dan masjid terbuka seluas-luasnya kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat ied. Juga soal larangan mudik agar dapat dikaji lagi,” kata Solehan dengan nada bicara meninggi.

Baca Juga:  RA Anita Noeringhatil Pantau Persiapan PTM di SMA  Bina Mandiri Banyuasin

Tiba-tiba, Zulkifli yang duduk di kursi paling belakang sebelah kanan balas menginterupsi Solehan yang meminta politisi Gerindra itu untuk mempersingkat interupsinya dengan alasan waktu karena sudah diatur dalam tatib.

“Kalau mau ceramah di tempat lain saja, jangan disini karena kita punya tatib paripurna,”  kata Yayul (sapaan karib Zulkifli,red) dengan nada bicara meninggi.

Ucapan Yayulpun lalu dibalas lagi Solehan dengan menyatakan haknya berbicara selaku anggota dewan untuk menyampaikan pendapat.

Di tengah situasi yang kian memanas, Anitapun langsung mengambil alih dan mengendalikan suasana.

“Saya sudah mencatat apa yang menjadi bahan interupsi dari Pak Solehan. Nanti kita berikan kesempatan kepada Saudara Wakil Gubernur untuk menanggapi,” kata Anita yang mempersilahkan Wagub untuk membacakan kesembilan raperda yang sebelumnya telah dibahas oleh Bapemperda DPRD Sumsel.

Baca Juga:  Hibah ke Polda Sumsel Disetujui Rp20 Miliar

Kesembilan raperda ini diantaranya raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan BUMD bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Lalu raperda tentang pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel, raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumsel

Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumsel tahun 2019-2023

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Sumsel Sorot Jalan Rusak di Kota Palembang

Raperda tentang perubahan kedelapan atas Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha

Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah  Provinsi Sumsel

Raperda tentang fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Terkait interupsi yang disampaikan Solehan, Mawardi menyebut seluruh kita dalam menghadapi situasi jelang Idul Fitri ada keinginan bagaimana bisa menjalani ibadah secara normal.

“Adanya keinginan kita bersama mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Yang  sebetulnya sama karena keinginan kita untuk menjalankan ibadah tanpa ada pembatasan. Tapi kita harus patuh dengan kebijakan pemerintah karena kembali naiknya angka yang terinfeksi virus Covid-19,”  katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...